Editorial Media Indonesia: Kembali ke Jati Diri Amanat Rakyat

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto agar para wakil rakyat, pejabat, dan elite mendengar suara rakyat merupakan peringatan amat penting. Penting karena seruan itu sejatinya mengajak ke jati diri para elite, yakni mereka diberi mandat oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selaku kepala negara, Prabowo meminta anggota dewan dan pejabat di level mana pun untuk menjalankan amanat sebagai wakil rakyat, peka terhadap keadaan masyarakat, dan selalu berpihak kepada rakyat. Kendati seruan itu bukan sesuatu yang baru dari pernyataan Kepala Negara, tetap saja relevan. Apalagi di tengah situasi negeri ini yang dalam beberapa waktu terakhir diliputi oleh kemuraman.

Para aktivis, kaum intelektual kampus, media massa, dan mahasiswa pasti sudah berulang kali meminta dan mengingatkan jati diri para pengemban amanat rakyat tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, bukan dalam genggaman pemerintah atau DPR.

Pemerintah berperan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. DPR, selaku wakil rakyat, sejatinya ialah pelaksana sebagian kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Dengan kata lain, sejak Republik ini berdiri, sudah nyata pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Namun, selama ini seruan masyarakat dari berbagai kalangan masih dianggap angin lalu. Publik di Republik ini kerap dihadirkan sebatas seremonial simbolis. Sebagian besar anggota dewan dan pejabat kerap abai dan seakan menjadi kaum elite yang memandang remeh kaum alit.

Rakyat berharap para pengemban amanat itu tak sekadar berucap maaf, lalu mengulang tabiat lama ketika situasi sudah tenang. Yang dibutuhkan ialah pertobatan total kembali ke jalan yang benar. Wakil rakyat dan pejabat, serta para elite di sekeliling mereka, harus memiliki perilaku yang bisa menjadi anutan. Setiap keluh kesah dan kritik publik tidak boleh hanya didengar dan ditampung, tapi menguap begitu saja.

Tunjukkan bahwa sebagai elite dan pengemban mandat rakyat, apa yang jadi kritik dan keluh kesah rakyat mesti direspons cepat. Umumkan kepada publik secara berkala, kritik dan keluhan apa saja dari rakyat yang sudah ditindaklanjuti, dituntaskan, atau masih dalam proses menemukan jalan keluar.
 

Baca Juga:  DPR Segera Bahas Perintah Presiden Evaluasi Tunjangan

Terbukalah kepada rakyat. Jangan menutup diri, yang ditunjukkan dengan menutup rapat pagar-pagar dan pintu-pintu gedung wakil rakyat dan kantor-kantor pemerintahan dari kehadiran rakyat. Simbol-simbol yang selama ini menjauhkan para elite dari rakyat mesti dihilangkan.

Jangan meremehkan sekecil apa pun suara rakyat. Itu disebabkan bila yang kecil-kecil diremehkan, saat dibiarkan menggunung lama-lama menjadi bisul yang bisa pecah kapan pun. Jika itu yang terjadi, tenunan persatuan bakal terkoyak, jahitan Merah Putih bisa sobek, dan ketidakpercayaan merajalela.

Karena itu, buka pintu gerbang gedung dan kantor bagi rakyat. Buka telinga untuk suara rakyat. Jangan jadikan pesan rakyat sekadar angin lalu. Jangan terus-menerus memproduksi penyangkalan dan pembelaan diri tanpa argumentasi yang masuk akal dan memadai.

Bila seruan kembali ke jati diri bahwa jabatan dan kursi itu amanat rakyat yang mesti dilakukan sebenar-benarnya serta setulus-tulusnya, pelan, tapi pasti kepercayaan itu bisa diraih kembali. Terlalu mahal harganya bagi bangsa ini bila parade seruan itu sekadar berhenti sebagai seruan, tanpa pernah berjumpa dengan kenyataan. Setop mengulang kebebalan seperti itu.