Dugaan Makar dan Kompromi Politik di Balik Penyadapan Prabowo

Program Cover Both Sides Metro TV bertajuk "Dugaan Makar Naik Status Penyidikan di Balik Penyadapan Presiden". Foto: Tangkapan layar YouTube Metro TV.

Dugaan Makar dan Kompromi Politik di Balik Penyadapan Prabowo

Husen Miftahudin • 19 November 2026 08:13

Jakarta: Kasus dugaan makar di balik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap penyidikan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Perkara ini turut menyoroti dugaan penyadapan terhadap sekitar 6.000 target, potensi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik dan bisnis, hingga sumber pendanaan pengadaan perangkat penyadapan yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menilai peningkatan status perkara ke tahap penyidikan mengindikasikan penyidik telah menemukan bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana. Namun, unsur makar, termasuk niat dan tindakan permulaan, tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

"Niat yang dibuktikan dengan tindakan-tindakan awal, yang memang untuk menurunkan atau membuat berhentinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai presiden," ujar Haris dalam program Cover Both Sides Metro TV bertajuk "Dugaan Makar Naik Status Penyidikan di Balik Penyadapan Presiden", dikutip Kamis, 19 November 2026.

Haris menyoroti dugaan penyadapan yang disebut menyasar hingga 6.000 pihak dari berbagai kalangan, mulai dari politikus, pelaku usaha sektor pertambangan dan perkebunan, aktivis, jurnalis, hingga masyarakat sipil. 

Menurut dia, praktik penyadapan tanpa dasar hukum berpotensi melanggar hak privasi dan membuka peluang penyalahgunaan informasi untuk kepentingan bisnis maupun politik.

"Menggunakan informasi ini untuk menghantam lawan-lawan bisnisnya, itu satu. Yang kedua, menggunakan informasi ini untuk menghantam lawan-lawan politiknya," jelas Haris.

Ia juga menilai dugaan praktik penyadapan dan pemanfaatan informasi untuk menekan kelompok kritis perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan praktik tersebut telah berkembang sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
 

 

Potensi kompromi politik tingkat tinggi


Sementara itu, pengamat intelijen Wawan Purwanto menilai pengusutan kasus penyadapan berpotensi dipengaruhi dinamika politik tingkat tinggi. Ia tidak menutup kemungkinan adanya kompromi dan tawar-menawar politik dalam proses pengungkapan perkara.

Wawan juga menyoroti pergantian Kapolri yang dinilainya berlangsung mendadak. Menurutnya, perubahan kepemimpinan tersebut berkaitan dengan dugaan perpindahan sejumlah perangkat penyadapan dari Mabes Polri ke kediaman sejumlah jenderal.

"Terjadinya pergantian Kapolri yang mendadak itu mereka tidak lantas siap untuk menggeser-geser sesuatu yang mestinya harus disingkirkan. Inilah maka ada pergeseran peralatan yang mestinya tetap di Mabes Polri, bergeser ke kediaman para jenderal," ungkap Wawan.

Meski demikian, Wawan mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut. Ia menegaskan pemeriksaan etik tidak menggugurkan proses pidana karena keduanya merupakan mekanisme hukum yang berbeda.

Menurut dia, pengungkapan keterlibatan pihak-pihak terkait hingga pengguna akhir atau end user sangat bergantung pada hasil penyidikan, kemauan politik (political will), serta dinamika di tingkat elite.

Wawan juga menilai jejak digital yang telah dihapus masih berpotensi dipulihkan melalui pemeriksaan forensik sehingga dapat membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa.

Editorial MI: Membongkar Makar di Balik Penyadapan

(Ilustrasi makar. Foto: dok MI)

 

Pengadaan alat sadap diduga didanai pengusaha


Selain motif penyadapan, sumber pendanaan perangkat yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah turut menjadi perhatian kedua narasumber. Wawan meminta penyidik menelusuri asal dana pengadaan perangkat tersebut, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun pihak swasta.

Menurutnya, perangkat yang dibeli menggunakan APBN harus tercatat dalam administrasi negara dan menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengadaan serta penggunaannya juga wajib mengikuti standar operasional prosedur (SOP). "Jika misalnya ada pelanggaran atau abuse of power, itu pidana," tegas Wawan.

Ia menambahkan, pendanaan dari pihak swasta juga perlu ditelusuri untuk mengetahui tujuan pemberian dana dan pertanggungjawaban penggunaannya.

Senada dengan Wawan, Haris menduga perangkat penyadapan tersebut tidak tercatat dalam administrasi BPK. Ia juga menduga pengadaannya dilakukan melalui patungan sejumlah pihak yang memiliki kepentingan politik dan bisnis, bukan sekadar sumbangan biasa.

Haris turut menyoroti dugaan hubungan antara oknum pejabat tinggi Bareskrim pada periode kepemimpinan sebelumnya dengan kelompok usaha tertentu. Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya upaya melindungi kepentingan bisnis atau menekan pihak-pihak kritis.

"Jadi kalau misalnya satu alat itu harganya Rp1 triliun, buat pebisnis-pebisnis besar itu ini mah enggak mahal," tukas Haris.

(Husen Miftahudin)