Podium MI: Debat Angka Kemiskinan

KEMISKINAN rupanya bukan cuma soal isi dompet. Ia juga bisa menjadi soal isi kepala para pembuat statistik. Angkanya bisa berbeda jauh, bahkan sampai membuat orang garuk-garuk kepala.

Bank Dunia menyebut angka kemiskinan Indonesia dengan standar tertentu mencapai 64,2%, atau sekitar 184,9 juta jiwa. Itu berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026 yang dirilis lembaga yang kerap 'menyentak' Indonesia terkait dengan laporan soal kemiskinan itu, baru-baru ini.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan nasional mencapai 8,07%, atau sekitar 22,93 juta jiwa. Lalu, siapa yang benar dari laporan tentang potret yang sama itu? Jangan buru-buru menunjuk hidung.

Angka Bank Dunia dan BPS lahir dari standar dan tujuan pengukuran yang berbeda. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional berbasis purchasing power parity (PPP), sekitar US$8,30 per orang per hari untuk negara berpendapatan menengah atas. Ukuran itu berguna untuk membandingkan daya beli dan tingkat kemiskinan antarnegara.

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (cost of basic needs). Garis kemiskinan nasional rata-rata sekitar Rp669.235 per kapita per bulan, dengan memperhitungkan kebutuhan makanan dan nonmakanan. Ukuran itu dirancang untuk membaca kondisi kehidupan masyarakat berdasarkan harga dan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, dua angka itu jangan dipertandingkan seperti pertandingan sepak bola. Apalagi sampai keluar kesimpulan bahwa yang satu bohong, yang lain benar. Statistik bukan palu godam untuk menghantam lawan. Statistik ialah alat untuk membaca kenyataan. Yang justru patut diributkan ialah kenyataan di balik angka.

Orang yang secara statistik belum tergolong miskin belum tentu hidup nyaman. Ia bisa saja hanya berdiri beberapa langkah dari garis kemiskinan. Sekali terkena PHK, sakit, harga pangan melonjak, rumah kebanjiran, atau usaha kecilnya bangkrut, ia bisa terperosok ke bawah garis itu. Di situlah kemiskinan menjadi persoalan yang lebih besar daripada sekadar angka.

Kemiskinan ialah ketika anak sulit memperoleh pendidikan bermutu. Ketika ibu harus memilih antara membeli beras atau membayar ongkos berobat. Ketika seorang bapak bekerja dari pagi sampai malam, tetapi pendapatannya tak pernah cukup untuk membuat keluarganya berdiri tegak. Kemiskinan juga hadir ketika seseorang tidak memiliki modal, keterampilan, akses pasar, pekerjaan layak, bahkan kesempatan untuk memperbaiki nasib.

Karena itu, daripada sibuk berdebat apakah orang miskin berjumlah 22,93 juta atau 184,9 juta, bukankah lebih baik kita bertanya mengapa kemiskinan masih bertahan? Di situlah pekerjaan rumah sesungguhnya.

Pemerintah perlu membedah akar masalahnya, seperti kualitas pendidikan, produktivitas rendah, upah yang belum memadai, ketimpangan kesempatan, lapangan kerja yang terbatas, harga kebutuhan pokok, akses kesehatan, kepemilikan aset, hingga perlindungan sosial yang belum selalu tepat sasaran.

Data tetap penting. Sangat penting. Tanpa data, kebijakan bisa seperti orang berjalan malam-malam tanpa senter. Gelap banget. Namun, jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung orang miskin hingga lupa mengangkat mereka dari kemiskinan.

Ukuran keberhasilan pemberantasan kemiskinan bukanlah seberapa indah pemerintah menyajikan grafik. Bukan pula seberapa lihai kita memenangi perdebatan tentang garis kemiskinan.

Ukuran keberhasilannya sederhana, yakni berapa banyak orang yang semula miskin kemudian menjadi tidak miskin; berapa banyak keluarga yang semula rentan menjadi lebih kuat; berapa banyak anak miskin yang memperoleh kesempatan mengubah masa depan.

Kalau statistik ialah cermin, jangan salahkan cerminnya. Jangan 'buruk muka cermin dibelah'. Yang penting ialah apa yang kita lakukan setelah melihat wajah kita sendiri.


Ilustrasi- Manusia gerobak cerminan kemiskinan. Foto: dok. Medcom.

Mau menggunakan ukuran Bank Dunia, BPS, atau ukuran lain, silakan. Semua punya kegunaan. Namun, rakyat tidak hidup di dalam tabel statistik. Mereka hidup di rumah-rumah yang harus dibayar sewanya, makan yang harus tersedia tiga kali sehari, sekolah yang harus dibiayai, dan pekerjaan yang harus dipertahankan.

Karena itu, jangan berhenti pada debat angka. Hitunglah kemiskinan dengan serius, tetapi atasilah dengan lebih serius. Bagi orang miskin, yang paling penting bukan apakah ia tercatat sebagai angka 8,07% atau bagian dari 64,2%.

Yang paling penting ialah apakah besok ia bisa makan, anaknya bisa sekolah, pekerjaannya layak, dan hidupnya pelan-pelan keluar dari kubangan kemiskinan.