Podium MI: Sembilan Bintang tanpa Cahaya

DALAM suatu organisasi apabila sesepuh sudah turun gunung, berkumpul, bermusyawarah, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki organisasi, berarti organisasi itu memang sedang tidak baik-baik saja.

Para sesepuh ialah mereka yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Mereka tidak akan rela membiarkan organisasi yang pernah mereka besarkan dan mereka cintai dilanda konflik yang berkepanjangan karena hal itu akan berdampak pada jajaran di bawah mereka dan massa akar rumput.

Dalam menyikapi 'perang terbuka' antara Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang berlanjut dengan aksi pecat-pecatan, sejumlah ulama sepuh yang tergabung Forum Sesepuh & Mustasyar Nahdlatul Ulama berkumpul selama 7 jam di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur, Sabtu (6/12).

Hasilnya, forum menilai pencopotan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU, yang dilakukan melalui rapat Syuriah PBNU, tidak sah.

Baca juga: Pemakzulan Gus Yahya Tak Sesuai AD/ART, Ma'ruf Amin Tolak Rapat Pleno PBNU

Di sisi lain, forum juga menemukan pelanggaran serius yang diduga dilakukan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. "Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah (organisasi) dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," kata juru bicara forum, yang juga juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid.

Sama halnya dengan pertemuan Forum Musyawarah Sesepuh NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jatim, Minggu (30/11), mereka meminta semua pihak menahan diri dan menggunakan jalur islah (perdamaian) sesuai dengan mekanisme AD/ART Nahdlatul Ulama.

Sebelumnya, Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar memecat Gus Yahya dari kursi Ketua Umum PBNU. Alasannya, pertama, mengundang akademisi pro-Zionis (Peter Berkowitz) ke acara Akademi Kepemimpinan NU yang dianggap melanggar nilai aswaja an-nahdliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi NU, dan kedua, dugaan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU yang membahayakan badan hukum organisasi.

Gus Yahya meradang. Dia menilai pemecatan itu tidak sesuai dengan mekanisme organisasi karena forum pengambilan keputusan tertinggi terletak di muktamar, bukan pada rapat Syuriah PBNU. Gayung tak bersambut, Syuriah PB menyatakan kendali sementara PBNU dipegang Rais Am KH Miftachul Akhyar terhitung sejak pukul 00.45 WIB, Rabu, 26 November 2025.

Suasana semakin panas, Gus Yahya mencopot Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan memindahkannya ke posisi Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

Posisi Gus Ipul digantikan Amin Said Husni, yang sebelumnya Wakil Ketua Umum PBNU, dengan tujuan mengatasi stagnasi administrasi karena kesibukannya sebagai menteri sosial di Kabinet Merah Putih.

Selanjutnya, Bendahara Umum Mardani H Maming diberhentikan karena dinilai tidak aktif dalam manajemen keuangan. Penggantinya, Sumantri Suwarno, aktivis NU.

Namun, alih-alih menyambut amanah tersebut, Sumantri justru menolak jabatan tersebut melalui sebuah unggahan di media sosial Facebook pada Sabtu (29/11). Alasannya karena sibuk dan lebih mendorong islah untuk menyelesaikan konflik di tubuh organisasi yang berlambang sembilan bintang itu.

Pada era Mardani H. Maming sebagai bendahara umum, diduga ada aliran uang haram, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke rekening PBNU sebanyak Rp100 miliar. Sebelumnya Mardani tersangkut dalam kasus rasuah di KPK selaku bekas Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, terkait dengan perkara izin usaha pertambangan (IUP).

Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Mardani. Majelis PK membatalkan putusan kasasi yang menghukum Maming 12 tahun penjara dan mengurangi hukumannya menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Meskipun Forum Sesepuh & Mustasyar NU di Tebuireng meminta penetapan penjabat (Pj) ketua umum yang akan menggantikan Gus Yahya tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai dengan ketentuan organisasi, Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar bergeming.

Berdasarkan informasi dari sumber yang dekat dengan PBNU, pada hari ini atau besok, kubu Syuriah PBNU akan menetapkan Pj Ketua Umum PBNU di Hotel Sultan, Jakarta. Salah satu tokoh yang santer disebut akan menduduki jabatan Pj ialah KH Zulfa Mustofa, Wakil Ketua Umum PBNU.

Namun, menurut sumber itu, penetapan Zulfa Mustofa akan terkendala karena sang paman, mantan Wakil Presiden RI yang juga mantan Rais Am PBNU, KH Ma'ruf Amin, ikut menghadiri Forum Sesepuh & Mustasyar NU di Tebuireng via Zoom.

Selain masalah kehadiran akademisi Peter Berkowitz yang pro-Israel, dan dugaan TPPU Rp100 miliar yang kini akan disidik KPK, lanjut sumber itu, ada tarik-menarik konsesi pertambangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul.

Baca juga: Pesantren Krapyak Minta Pleno PBNU Tetap Berjalan untuk Cari Solusi

Terkait dengan hal itu, Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj yang ikut menghadiri pertemuan di Tebuireng mengusulkan konsesi pertambangan yang sebelumnya diberikan pemerintahan Jokowi sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah untuk menghindari mudarat bagi NU.

NU ialah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 150 juta jiwa. Dalam perjalanannya selama 102 tahun banyak mengalami dinamika, ontran-ontran karena masalah internal dan tekanan eksternal dari penguasa. Kendati begitu, NU telah banyak berjasa bagi negeri ini.

Hampir semua konflik di NU disebabkan kasus politik, bukan kasus uang haram, apalagi rebutan bohir pertambangan. Forum Bahtsul Masail PBNU pada 2015 mengharamkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang merusak lingkungan, seperti pertambangan. Forum itu menilai mengedepankan prinsip mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Seyogianya organisasi yang didirikan Hadratussyaikh KH Hasyim Asya'ari pada 1926 itu kembali ke jati diri sebagai organisasi keulamaan. Selain tetap berpegang teguh kepada Khittah NU 1984, yakni fokus pada pendidikan, sosial, dan ekonomi, dan menjauh dari politik praktis, pendekatan keulamaan, seperti budaya tabayyun, dalam mengatasi berbagai masalah organisasi harus didahulukan.

Kesabaran itu, menurut Ali bin Abi Thalib, ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Kembalilah bersinar organisasi 'sembilan bintang'. Sinarilah umat, sinarilah NKRI. Tabik!