Pemprov DKI Salurkan Rp4,67 Miliar untuk Pemutihan 2.810 Ijazah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) usai upacara peringatan Sumpah Pemuda di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Metro TV/Nattasya.

Pemprov DKI Salurkan Rp4,67 Miliar untuk Pemutihan 2.810 Ijazah

Nattasya Amani Vrazeti • 28 October 2026 14:58

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyalurkan bantuan pemutihan ijazah senilai Rp4,67 miliar kepada 2.810 warga pada tahap II 2026. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Balai Kota Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. “Tujuannya agar semua masyarakat di Jakarta yang belum bisa mengambil ijazah, mudah-mudahan Pemerintah DKI Jakarta bisa hadir untuk membantu mengambil ijazah,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Pramono menyebut total bantuan yang disalurkan mencapai Rp4.671.693.000. Program tersebut ditujukan untuk membantu warga yang belum dapat mengambil ijazah karena terkendala persoalan ekonomi maupun administrasi.
 


“Jadi jumlah peserta yang bisa kita, penerima yang bisa kita ambil ijazahnya adalah 2.810. Totalnya Rp4,67 miliar,” ujar Pramono.

Penerima bantuan berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sekolah menengah kejuruan (SMK). Program ini juga menjangkau peserta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan siswa sekolah luar biasa (SLB).

Pramono menyebut terdapat 289 penerima dari Sanggar Kegiatan Belajar serta tiga siswa SLB yang mendapatkan bantuan pemutihan ijazah pada tahap kedua tahun ini.


Ilustrasi ijazah. Foto: MI.

Pramono juga mengungkapkan terdapat penerima yang telah mengalami kendala pengambilan ijazah sejak 2016. Menurut dia, program pemutihan ijazah merupakan bentuk kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Baznas Bazis untuk membantu masyarakat yang terkendala mengambil ijazah.

“Jangan sampai ada yang tidak bisa ngambil ijazah di Jakarta karena persoalan ekonomi, administrasi, dan sebagainya, maka pemerintah hadir bersama dengan Baznas Bazis untuk menyelesaikan itu,” ujar Pramono.

(Anggi Tondi)