Jokowi Geram Serapan Anggaran Belum Maksimal

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan percepatan realisasi anggaran 2023. Presiden menyebut data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tahun ini serapan anggaran daerah baru 64 persen, sedangkan pusat 74 persen.

Hal itu disampaikan Jokowi saat acara Penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara, Jakarta.

"Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun. Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja mengubah mindset tidak mudah," papar Jokowi, Rabu, 29 November 2023.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan empat pesan. Pertama meminta pemerintah daerah, kementerian/lembaga menggunakan anggaran yang telah diberikan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Kedua, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," ucap Kepala Negara.

Ketiga, pemerintah daerah, kementerian/lembaga secepatnya melakukan realisasi anggaran sejak Januari 2024. Keempat, mengantisipasi ketidakpastian global dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

"Harus lincah terhadap perubahan perubahan yang ada. Begitu ada perubahan segera lincah berubah," terang Presiden.

Ketidakpastian global, ujar Jokowi, mengintai setiap hari sehingga selalu membutuhkan perubahan. Ia juga mengingatkan setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, fokus dalam mengalokasikan anggaran.

"Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokus pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat," terang Jokowi.

Baca juga: Menkeu: Penyusunan APBN 2024 Cerminkan Optimisme dan Kewaspadaan
 

Sinergi dan harmonisasi anggaran daerah

Khusus untuk pemerintah daerah, Presiden meminta penguatan sinergi dan harmonisasi anggaran dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga pembangunan lebih selaras.

"Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan, untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kabupaten/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu, untuk apa?" ketus Presiden.

Pemerintah pusat, sambungnya, juga sudah membuat jalan tol, semestinya pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyambungkannya dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan. Tapi itu tidak dilakukan.

"Ini yang perlu saya tekankan. Sekali lagi sinergi dan harmonisasi biar align (selaras) semuanya," geram Jokowi.

Presiden berpesan pada pemda agar dana transfer dimanfaatkan untuk perbaikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta alternatif inovasi pembiayaan. Menurut Jokowi, investasi merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi.

"Segera juga tetap menjaga iklim investasi karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga iklim investasi di seluruh daerah, di seluruh tanah air harus kita jaga betul," terang dia.

Pada 2024, tutur Presiden, merupakan tahun terakhir masa jabatannya. Ia meminta agar anggaran dioptimalkan tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai dan memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang.