Banggar DPR Minta Target RAPBN 2027 Lebih Ambisius, Defisit Dijaga 2,4%

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta sejumlah target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dipikirkan kembali. Menurut Said, target sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan perlu dibuat lebih ambisius seiring perkembangan data terbaru.

Hal itu disampaikan Said dalam pengantar rapat kerja penyampaian pokok-pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027. Ia menekankan, APBN ke depan harus memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, dampaknya dapat diukur, serta berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.

"Karena itu, prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti," kata Said.

Said mencermati sejumlah indikator asumsi ekonomi makro, kesejahteraan, dan postur RAPBN 2027. Ia menilai terdapat kesesuaian antara indikator dalam KEM PPKF dan Nota Keuangan RAPBN 2027. Namun, beberapa indikator perlu dipikirkan ulang karena angka terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) sudah terlalu dekat dengan target RAPBN 2027.

"Bukan karena target indikatornya salah, namun angka-angka BPS terbaru sudah terlalu dekat dengan target dalam RAPBN 2027. Di sisi lain kita juga ingin berbuat lebih, mengingat belanja APBN ke depan sudah mencapai Rp4.097,2 triliun. Kita harus memberi arti besar atas belanja besar ini," ujarnya.
 

Target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan perlu dikaji

Said menyoroti target pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat KEM PPKF pada Juni lalu disepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen. Sementara itu, Nota Keuangan mengajukan target sebesar enam persen.

Ia mempertanyakan kemungkinan peningkatan target tersebut.

"Mungkinkah kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah," kata Said.
 

Hal serupa disampaikan terkait target rasio gini. Saat ini rasio gini mencapai 0,368, sedangkan Nota Keuangan mengusulkan rentang 0,362-0,367. Said menilai batas atas target tersebut perlu dikoreksi agar lebih rendah.

Ia juga menyoroti tingkat pengangguran. Berdasarkan angka BPS saat ini, tingkat pengangguran mencapai 4,68 persen. Sementara dalam Nota Keuangan diajukan target 4,30-4,87 persen.

"Target batas atasnya juga perlu kita pikirkan ulang," ujarnya.

Said turut menyoroti proporsi tenaga kerja formal. Per Mei 2026, proporsi tenaga kerja formal berada di level 40,7 persen. Sementara RAPBN 2027 mengusulkan target 40,8 persen.

"Padahal Februari 2024 lalu kita sudah di posisi 40,83 persen, harusnya target kita bisa lebih besar lagi," kata dia.
 

Kebijakan moneter perlu memiliki arah yang jelas

Said menilai, asumsi kurs rupiah dalam RAPBN 2027 dengan titik tengah Rp17.500 per USD cukup realistis. Namun, ia meminta orkestrasi kebijakan moneter ke depan turut dipikirkan.

Ia menyinggung kecenderungan Tiongkok mendevaluasi yuan agar produk ekspornya kompetitif. Di sisi lain, Amerika Serikat memilih memperkuat dolar di tengah pelebaran defisit transaksi perdagangan dan inflasi yang meningkat sejak 2022.

"Lalu orkestrasi kebijakan moneter kita apa? Apakah kita akan lebih fokus memperkuat ekspansi ekspor komoditas, ataukah lebih prioritas untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor, atau ada opsinya lainnya?" ujar Said.
 

Menurut dia, kondisi dunia yang tidak menentu dan keterbatasan fiskal membutuhkan narasi yang dapat memandu arah kebijakan moneter ke depan agar secara teknis dapat dijalankan Bank Indonesia.
 

Said soroti akurasi data DTSEN

Said menegaskan setiap program yang dibiayai APBN harus didasarkan pada data yang akurat. Menurut dia, data menjadi landasan untuk memastikan kesesuaian antara pokok masalah, intervensi program, dan anggaran.

"Jika datanya salah, dampak program juga bengkok, sehingga tujuan pasti absurd. Oleh sebab itu, data driven policy hanya berlaku kalau datanya digali dengan benar, dan diinput pula dengan benar," kata dia.

Ia menyoroti persoalan data setelah media diramaikan protes warga terkait perubahan posisi mereka ke desil papan atas. Menurut Said, kemungkinan terdapat pula masyarakat yang mampu tetapi ditempatkan pada desil bawah.

Said meminta BPS melakukan koreksi dan validasi data kembali.

"Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi. Apalagi DTSEN dijadikan rujukan besar di berbagai kebijakan," tegasnya.
 

Target penerimaan pajak harus bersifat alamiah

Said juga menyoroti besarnya belanja negara dalam RAPBN 2027 yang untuk pertama kalinya menembus lebih dari Rp4.000 triliun. Dia mengatakan, besarnya belanja tersebut diikuti tanggung jawab untuk mencapai pendapatan negara yang besar.

Ia menyebut perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai dua tiang utama pendapatan negara.
 
Namun, Said mengingatkan agar kebijakan pajak dilakukan secara hati-hati. Hal itu mengingat kondisi ekonomi rumah tangga yang cenderung berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) serta sensitivitas masyarakat terhadap bentuk pemajakan baru.

"Kami melihat ada target kenaikan PPh dan PPN. Ada target kenaikan Rp64,8 triliun atas PPh, dan target kenaikan PPN Rp132,8 triliun," ujar dia.

Said berharap kenaikan target penerimaan pajak tersebut bersifat alamiah karena pertumbuhan ekonomi, bukan berasal dari pemajakan baru yang berpotensi membebani masyarakat.

Di sisi lain, ia menyoroti penurunan target PNBP dalam RAPBN 2027. Berdasarkan outlook 2026, realisasi PNBP diperkirakan mencapai Rp575 triliun. Namun, RAPBN 2027 menargetkan PNBP sebesar Rp517,4 triliun.

"Kita tahu harga komoditas ekspor tahun depan berpotensi rendah, namun dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang baik, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo, harusnya target PNBP 2027 tetap bisa tinggi. Kami berharap target ini diperhitungkan kembali," kata Said.
 

Defisit APBN 2027 diharapkan di level 2,4%

Said kembali mengingatkan pembahasan mengenai peta jalan menuju APBN berimbang yang telah didiskusikan dua tahun lalu. Menurutnya, menuju APBN berimbang membutuhkan transisi jangka menengah yang perlu dipersiapkan.

"Menuju APBN berimbang adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal, sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada para pelaku pasar," jelas dia.

Ia mencatat defisit APBN 2026 berpotensi mencapai 2,85 persen, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,81 persen. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya defisit sudah dapat berada di bawah 2,4 persen.

Said berharap pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 di level 2,4 persen sebagai bagian dari langkah bertahap menuju APBN berimbang.

"Sebab langkah ini sebagai jalan bertahap menuju APBN berimbang. Debt service ratio kita sudah sedemikian besar. Inilah jalan kita memperbaiki debt service ratio yang telah jauh melampaui batas atas dari rekomendasi IMF," kata dia.