Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 November 2026. Foto: Dok BI
BI Naikkan Suku Bunga Acuan ke 6,00 Persen Demi Jaga Rupiah
Eko Nordiansyah • 18 November 2026 14:40
Jakarta: Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026. Suku bunga Deposit Facility juga naik sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen.
"Ke depan, Bank Indonesia akan terus konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasarannya," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat guna meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
"Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas guna turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga diperkuat dengan langkah-langkah kebijakan," ujarnya.
(1).jpg)
(Ilustrasi. Foto: Dok BI)
Bauran kebijakan BI
Untuk itu, BI memperkuat implementasi kebijakan moneter untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah guna menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus satu persen, serta memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah.Kedua, memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan. Ketiga, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi dan keuangan digital.
Keempat, memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.