Perampasan Aset Hasil Kejahatan Dinilai Tak Perlu Dilindungi HAM

Jakarta: Pakar hukum Suhardi Sumomoeljono mengemukakan perampasan aset terhadap aset hasil kejahatan tidak perlu dilindungi oleh hak asasi manusia (HAM). Sebab, HAM hanya melindungi hak milik subjek hukum yang sah.

Dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Suhardi menjelaskan HAM tidak pernah melindungi harta hasil korupsi, penggelapan, dan kejahatan. Doktrin internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF) juga menegaskan non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana sah dilakukan demi kepentingan publik.

"Namun, Indonesia secara selektif sesuai dengan prinsip kedaulatan negara hukum tidak serta-merta menerapkan doktrin internasional secara murni seperti tersebut di atas," kata Suhardi dikutip dari Antara, Selasa, 10 November 2026.

Suhardi mengatakan pandangan RUU Perampasan Aset melanggar HAM adalah kekeliruan dalam memahami esensi penegakan hukum yang modern. Menurut dia, sepanjang langkah aparat penegak hukum masih dalam koridor pro justitia, RUU Perampasan Aset justru adalah instrumen pelindung HAM, bukan melanggar.
 

"RUU Perampasan Aset adalah bentuk manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan, correction. Bahwa kejahatan korupsi, narkotika, pencucian uang telah merampas hak ekonomi dan sosial rakyat," ungkap Suhardi.

Menurut Suhardi, negara tidak boleh hanya menghukum badan pelakunya, tetapi harus mengembalikan hak korban dengan merampas aset hasil kejahatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan substansi keadilan.

Selain itu, Suhardi meminta agar RUU Perampasan Aset mengatur dan menegaskan bahwa pro justitia adalah bentuk jaminan HAM. Dengan menerapkan pro justitia, RUU ini tidak akan memberikan kewenangan yang bersifat sewenang-wenang.


Ilustrasi RUU Perampasan Aset. Foto: Metrotvnews.com.

Suhardi mengatakan bahwa setiap penyitaan, pemblokiran, dan perampasan harus melalui penetapan pengadilan, hak untuk didengar, hak mengajukan keberatan, dan asas praduga terbalik secara terbatas yang tetap diawasi hakim.

"Selama APH (aparat penegak hukum) bekerja dalam skop pro justitia dengan surat perintah, penetapan pengadilan, due process of law, maka dapat ditengarai tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar," ujar Suhardi.