Ilustrasi panas bumi. Foto: Magnific.
Geo Dipa Kaji Insentif Fiskal untuk Percepat Pembangunan Listrik Hijau
Andika Fauzan Azhari • 2 October 2026 13:07
Bogor: PT Geo Dipa Energi bersama pemerintah mengkaji optimalisasi berbagai insentif fiskal untuk mempercepat pembangunan proyek listrik hijau di Indonesia. Pengkajian dilakukan untuk menekan biaya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) agar lebih kompetitif.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Yudistian Yunis mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen fiskal dan kebijakan untuk mendukung pengembangan EBT.
"Sebagai alat fiskal dan kebijakan fiskal yang disiapkan pemerintah, selain pembebasan bea masuk untuk ketenagalistrikan itu ada, pemerintah juga sudah meluncurkan PISP dan program GREM bersama World Bank untuk membagi risiko eksplorasi," ujar Yudistian dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 2 Oktober 2026.
Yudistian menjelaskan eksplorasi panas bumi memiliki tingkat risiko tinggi dalam rantai pengembangan EBT. Oleh karena itu, skema pendanaan seperti Penyiapan Infrastruktur Panas Bumi (PISP) berdasarkan PMK 80/2022 serta program Geothermal Risk Exploration Mitigation (GREM) disiapkan untuk membantu menanggung risiko eksplorasi.
Selain itu, insentif lain yang disiapkan mencakup Geothermal Exploration Development Program (GEODP) hingga fasilitas restitusi PPN untuk biaya belanja modal (capital expenditure/capex).

Ilustrasi industri panas bumi. Foto: dok MI.
Optimalisasi insentif dan skema pendanaan
Menurut Yudistian, dari berbagai fasilitas yang tersedia, pembebasan bea masuk dan restitusi PPN menjadi insentif yang paling banyak dimanfaatkan pengembang saat ini. Geo Dipa sendiri telah menerima fasilitas restitusi tersebut setelah melalui proses verifikasi.
"Daripada kita cuma cari pendanaan hijau untuk jadi good boy di global, tanggung jawab environment itu kita jadikan potensi untuk mem-boosting industri kita yang hijau-hijau, supaya produksi barang hijau kita punya daya saing di luar sana," kata dia.
Yudistian menambahkan dukungan insentif fiskal yang memadai serta akses pendanaan berbiaya rendah menjadi faktor penting agar pengembang tidak terbebani biaya komersialisasi yang tinggi. Dengan demikian, produk manufaktur nasional yang diproduksi menggunakan energi bersih diharapkan mampu bersaing di pasar internasional.