Sinkronisasi APBN Demi Program 3 Juta Rumah

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan BI, entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dilansir laman Kemenkeu, Sabtu, 22 Februari 2025.

 

Baca juga: Antara Kemiskinan, 3 Juta Rumah, dan BTN

Menkeu mengatakan pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Itu sudah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk fasilitas likuiditas, yang dikombinasikan dengan PMN (Penyertaan Modal Negara) di PT SMF (Sarana Multigriya Finansial) untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjaman bunganya hanya lima persen selama 20 tahun," ungkap Menkeu.

Menkeu masih akan mencari berbagai instrumen untuk memenuhi target anggaran Program 3 Juta Rumah yang akan didiskusikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Pak Ara (Menteri PKP) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi, dan kita mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan kita ikhtiarkan. Sudah ditemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick (Menteri BUMN) dari BUMN, dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," jelas Menkeu.


Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok Kemenkeu/Biro KLI/Leonardus Oscar

Pemerintah yakni dapat meningkatkan skala program 3 juta rumah

Menkeu optimis pemerintah dapat meningkatkan skala program tersebut untuk memenuhi target tiga juta rumah bagi MBR. Selain itu, pemerintah juga memiliki instrumen lain, seperti perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga skema bantuan uang muka.

"Ini semuanya ada di dalam APBN dan kita akan terus evaluasi, bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai. Skala untuk meningkatkannya ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia, kami, serta sektor perbankan, terutama Himbara yang di bawah Pak Erick. Ini semuanya kemudian bisa menciptakan dukungan baik ke sisi suplai, yaitu para produsen rumah, maupun dari sisi demand, yaitu masyarakat terutama yang berpendapatan rendah," ujar Menkeu.