Ilustrasi. Foto: dok MI/Atet Dwi.
Husen Miftahudin • 22 September 2025 18:00
Jakarta: Pemerintah menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai dengan 8 September 2025 telah melayani 22,7 juta penerima. Sementara jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebanyak 7.644.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, serapan realisasi anggaran untuk MBG per 8 September 2025 telah mencapai Rp13 triliun. Angka ini setara 18,3 persen dari pagu Rp71 triliun.
"Jumlah ini terus meningkat dan kita berharap dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima Makan Bergizi Gratis. Sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis," harap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Sebaran wilayah penerima MBG antara lain Sumatra 4,86 juta penerima, Jawa 13,26 juta, Kalimantan 1,03 juta, Sulawesi 1,70 juta, Maluku-Papua 0,52 juta, dan Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta.
(Ilustrasi program makan bergizi gratis. Foto: MGN/Husni Nursyaf)
Realisasi belanja negara
Adapun realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN. Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun.
Di dalam BPP, belanja kementerian/lembaga realisasi tercatat Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan sosial berupa PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Selain itu, realisasi belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu agar masyarakat menikmati barang dengan harga bersubsidi. Terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk dibandingkan tahun 2024.
"BBM 3,5 persen lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6 persen lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8 persen lebih tinggi, dan pupuk 12,1 persen juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat," harap Suahasil.
Sementara itu realisasi TKD Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terkontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.
"APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat," urai Suahasil.
Streaming