Defisit APBN Capai Rp321,6 Triliun, Menkeu: Belanja Pemerintah Mesti Dikebut Lagi!

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen terhadap outlook. Sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen terhadap outlook.

Dengan demikian, jelasnya, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Agustus 2025 tercatat defisit sebesar Rp321,6 triliun atau Rp1,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, kesimbangan primer tercatat sebesar Rp22 triliun.

"Kalau dari sini sih harusnya kan negatif kesimbangan primer sampai dengan akhir tahun. Jadi ini indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang mesti dipercepat lagi supaya kesimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran untuk tahun 2025," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Purbaya menyebut peran APBN dalam mendukung program prioritas nasional dan katalis pertumbuhan akan terus diperkuat. Pihaknya akan mempercepat belanja negara dan mengoptimalkan kas negara.

Pemerintah melihat ekonomi Indonesia triwulan keempat akan tumbuh lebih baik. Karena menurut Purbaya, pada dasarnya ekonomi Indonesia masih kuat meskipun terjadi gejolak global.

"Kita akan perkuat terus ke depan. Apalagi kami sudah menaruh uang Rp200 triliun ke perbankan. Harusnya sih demand dan supply akan tumbuh," sebut Purbaya.

"Dan bank sentral juga sudah menurunkan suku bunga. Jadi gerakan kami dengan bank sentral amat sinkron sekarang. Sama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi yang saya pikir dampaknya akan terlihat Oktober, November, Desember," jelas dia.
 

Baca juga: Menkeu Harap The Fed Lebih Agresif Turunkan Suku Bunga

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Belanja pemerintah pusat capai Rp1.388,8 triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp1.388,8 triliun atau 51,4 persen dari APBN, dan transfer ke daerah Rp571,5 triliun.

"Dalam belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga sudah Rp686 triliun atau 59 persen dari APBN, dan belanja non-K/L Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari APBN," ujarnya.

Kemudian belanja barang tumbuh 2,4 persen yakni Rp232,2 triliun. "Ini untuk berbagai macam layanan masyarakat melalui kementerian maupun BLU. Maupun belanja yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat dan pemda, sudah dibelanjakan Rp44,4 triliun," papar Suahasil.

Namun belanja modal masih lebih lambat dibandingkan tahun lalu, yakni Rp139,9 triliun atau 8,5 persen di bawah tahun lalu. "Tahun lalu ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan pada beberapa kementerian," jelas dia.

Di sisi lain belanja bantuan sosial lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yakni Rp101,1 triliun atau 5,5 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. "Ini termasuk untuk penerima bantuan iuran JKN, kartu sembako, PKH, KIP kuliah untuk hampir 900 ribu mahasiswa, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan seterusnya," urai Suahasil.