Kasus Korupsi Kuota Haji, Penyidik KPK Fokus Usut Peran Sejumlah Pihak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana terkait kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Peran sejumlah pihak diusut penyidik.

"Penyidikan murni berfokus pada peran pihak-pihak secara individu yang bertanggung jawab dalam perkara ini," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 22 September 2025.

Budi mengatakan, KPK tidak menyasar kepada kelompok tertentu dalam perkara ini. Sejauh ini, pendalaman peran masih bersifat perorangan.

"Sepanjang penyidikan sampai hari ini, tidak mengarah kepada institusi atau pun organisasi masyarakat tertentu," ujar Budi.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.


Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: Metrotvnews.com/Candra Yuri Nuralam

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umrah juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.