Kemenpan RB dan KPK Sepakat Kerja Sama Meringkas Birokrasi Pakai Aplikasi

Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 27 September 2024. Kedua instansi itu sepakat bekerja sama meringkas birokrasi dengan satu aplikasi.

“Hari ini kami Kemenpan-RB dengan KPK melakukan MoU bagaimana upaya-upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih kredibel, dan berdampak,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 27 September 2024.

Abdullah menjelaskan kerja sama itu merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kepala Negara tidak mau adanya tumpang tindih penggunaan aplikasi yang memusingkan rakyat.

“Dengan SPBE yang bagus yang tepat ini akan mengkonsolidasikan birokrasi lebih transparan dan arahan presiden tidak boleh lagi belanja aplikasi karena sekarang hampir tiap inovasi memunculkan aplikasi baru,” ucap Abdullah.
 

Baca juga:  Kemenperin Sinergikan Reformasi Birokrasi Demi Bangun Sektor Industri

Menurut dia, kebanyakan aplikasi malah membuat masyarakat sulit mengakses layanan dari pemerintah. Karenanya, semua perangkat lunak yang sudah dibuat harus dibikin terintegrasi satu sama lain.

“Oleh karena itu kami tadi bersama dengan KPK mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah mendorong pengintegrasian aplikasi sebagaimana arahan Bapak Presiden,” ujar Abdullah.

Abdullah menjelaskan KPK dan pihaknya diminta untuk mengintegrasikan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada saat ini. Semua perangkat lunak yang dibuat memiliki tim IT yang juga berbeda.

Kesemrawutan itu kini dibenahi. Pengintegrasian itu juga diyakini bisa membuat transparansi kinerja pemerintah berjalan dengan baik.

“Intinya dengan digitalisasi ini harapan kita pelayanan publik lebih transparan begitu juga terkait dengan pelayanan di birokrasi akan jauh lebih cepat dan berdampak untuk masyarakat,” tutur Abdullah.