Polri Pastikan Kasus Rocky Gerung Tetap Diproses

Jakarta: Polri memastikan tetap memproses kasus dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian berdasarkan SARA oleh akademisi Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski laporan terhadap Rocky dicabut.

"Penyidikan tetap jalan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Rabu, 29 November 2023.

Ramadhan mengatakan ada pertimbangan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tetap melanjutkan kasus tersebut. Salah satunya, karena kasus bukan delik aduan.

"Alasan penyidik karena ini bukan delik aduan," ungkap Ramadhan.

Namun, Ramadhan tidak menjawab saat ditanya laporan yang dicabut salah satunya dari PDI Perjuangan (PDIP). Ramadhan hanya membenarkan ada laporan yang dicabut.

"Ada 26 LP (laporan polisi) dan ada beberapa LP yang dicabut," ujar jenderal bintang satu itu.

Sebelumnya, Perwakilan Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPP PDI Perjuangan (PDIP) Johannes Oberlin L. Tobing mengaku akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri Menurutnya, pernyataan Rocky Gerung terkait Presiden Jokowi benar adanya.

"Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan saudara Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah," kata Johannes saat dikonfirmasi, Selasa, 28 November 2023.
 

Baca juga:  PDIP Akan Cabut Laporan terhadap Rocky Gerung

Johannes menilai saat ini Jokowi memimpin negara tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga.

"Apalagi setelah melihat keputusan MK, terbukti Paman Usman (Anwar Usman) diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini diluar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalalkan segala cara untuk ambisi berkuasa," ungkapnya.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri menerima puluhan laporan terkait kasus dugaan ujaran kebencian dan hoaks oleh Rocky Gerung terhadap Jokowi. Salah satu pelapornya merupakan BBHAR DPP PDIP.

BBHAR DPP PDIP membuat laporan ke Bareskrim Polri pada 2 Agustus 2023. Saat itu Johannes mengungkap alasannya melaporkan Rocky Gerung karena Jokowi yang menjadi korban ujaran kebencian dan hoaks sebagai kader PDIP.

Kasus Rocky Gerung ini pun telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menemukan unsur pidana yang dilakukan Rocky Gerung. Namun, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka.

Rocky Gerung dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian, Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tuntutan itu terhadap peristiwa yang terjadi di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Juli 2023.

Laporan berawal saat Rocky menjadi pembicara di salah satu acara. Dalam forum itu, Rocky mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertolak ke Tiongkok dan menawarkan investasi ke IKN.

"Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy-nya. Dia masih pergi ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain. Untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia tidak memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol," ucap Rocky dalam video tersebut.