Survei: Driver Ojek Online Pilih Potongan 20 Persen dengan Order Tinggi

Jakarta: Dua survei terbaru yang dilakukan Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) mengungkap mayoritas pengemudi ojek online (ride hailing) di Indonesia lebih memilih potongan komisi 20 persen dengan order tinggi, ketimbang potongan 10 persen tapi order rendah. Temuan ini menepis anggapan bahwa sistem komisi yang diterapkan oleh aplikator bersifat merugikan atau mengeksploitasi driver.

Survei Tenggara Strategics dilakukan pada September 2025 terhadap 1.052 driver aktif di wilayah Jabodetabek. Hasilnya 82 persen responden lebih memilih potongan 20 persen dengan order tinggi, ketimbang 10 persen dengan order sepi.

Sebanyak 85 persen driver yang pernah mencoba platform dengan potongan 10 persen bahkan mengaku penghasilannya sama atau lebih rendah. Mayoritas driver juga tidak mempermasalahkan status sebagai mitra, bukan pekerja tetap. Sebanyak 85 persen responden menilai fleksibilitas jam kerja jauh lebih penting dibanding status formal hubungan kerja.

“Potongan rendah tanpa jaminan order tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan,” demikian ringkasan hasil survei Tenggara Strategics.

Hasil serupa muncul dalam survei Paramadina Public Policy Institute (PPPI) terhadap 1.623 driver di enam kota besar. Sebanyak 60,8 persen responden menyatakan lebih memilih potongan 20 persen dengan insentif dan promo aktif, ketimbang potongan 10 persen tanpa promo.
Kemudian 81 persen driver menilai stabilitas pendapatan harian jauh lebih penting dibanding margin per order.

Para driver juga memahami bahwa sebagian komisi 20 persen tersebut dikembalikan dalam bentuk promo pelanggan, diskon servis kendaraan, paket data, hingga bantuan sembako. Menurut para driver, dalam survei tersebut, promo ke pelanggan sangat penting agar order tetap berkelanjutan, terutama bagi driver full-time yang bekerja lebih dari 8 jam per hari.

Ekonom Senior Prasasti, Piter Abdullah Redjalam, menilai bahwa hasil dua survei ini menegaskan isu utama bukan pada angka potongan. Melainkan, kata dia, transparansi dan pengelolaan komisi agar memberi manfaat nyata bagi driver.

“Keberlanjutan industri ride hailing bergantung pada keseimbangan antara kepastian pendapatan bagi driver, efisiensi operasional aplikator, dan keterjangkauan harga bagi konsumen,” ujar Piter, dalam keterangannya diterima di Jakarta, pada Rabu, 29 Oktober 2025. Piter menambahkan, jika regulasi pemerintah terlalu kaku dalam mengatur komisi, hal itu dapat menghambat inovasi dan investasi digital. “Regulasi sebaiknya menjadi pagar pengaman, bukan belenggu pertumbuhan,” tegas dia.

Menurut data Prasasti, sektor ride hailing berkontribusi Rp382,62 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2023, setara 2 persen PDB, serta menyerap jutaan tenaga kerja. Pemerintah telah menetapkan batas maksimum komisi aplikator sebesar 20 persen, dengan kewajiban 5 persen di antaranya dialokasikan untuk kesejahteraan driver.

Piter menekankan pentingnya dialog proaktif antara aplikator, pemerintah, dan asosiasi driver untuk merumuskan blueprint keberlanjutan ekosistem digital. Menurut dia, driver tidak menuntut porongan rendah tapi sistem yang adil dan transparan.

“Mereka rela berbagi 20 persen asalkan aplikator memberi order stabil, promo efektif, dan perlindungan nyata,” ujar Piter.

Ia menilai, jika tiga pihak ini mampu menjaga keseimbangan kepentingan, maka ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.