KPK Diminta Menjauhkan Intervensi Politik untuk Perbaiki Diri

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperbaiki kinerja usai mencapai titik nadir karena polemik mantan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri. Salah satu caranya bisa dengan memastikan tidak adanya intervensi politik dalam menangani kasus.

“(Harus) tidak ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Januari 2024.

KPK wajib memastikan penanganan perkara jauh dari intervensi politik. Ketegasan itu dinilai penting untuk memastikan KPK benar-benar bekerja memberantas korupsi di Indonesia.

“Langkah ini untuk memastikan independensi pemberantasan korupsi, sehingga tidak dijadikan alat gebuk politik sekaligus melindungi kepentingan tertentu,” ucap Praswad.

Sebelumnya, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berambisi mengembalikan muruah instansinya pada 2024. Rencananya dimulai dengan upaya pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Antirasuah.

Nawawi juga meminta pegawai KPK membantunya mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah. Kinerja para aparatur sipil negara (ASN) bakal digenjot.

“Mari di tahun depan kita bisa lebih fokus untuk mengembalikan muruah lembaga ini, memperkuat kepercayaan publik,” kata Nawawi di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.