Legislator Soroti Kejanggalan dalam Pendampingan Hukum ABK Fandi

Jakarta: Anggota Komisi III DPR, Rikwanto, menyoroti adanya kontradiksi antara fakta persidangan dengan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus Fandi Ramadan, 22, anak buah kapal (ABK) yang dituntut hukuman mati atas kasus narkotika. Rikwanto menduga ada kejanggalan pada proses penyusunan BAP yang menjadi dasar tuntutan maksimal terhadap Fandi.

Menurut Rikwanto, hampir seluruh fakta lapangan dan keterangan saksi justru meringankan Fandi. Satu-satunya poin yang memberatkan adalah pengakuan dalam BAP saat proses penyidikan di awal kasus.

"Semua fakta yang kita ketahui berlawanan dengan tuntutan di pengadilan, kecuali satu, yaitu BAP saat dia diperiksa. Ini perlu diuji kembali, apakah BAP itu memang real pengakuannya atau ada tuntunan dari pihak tertentu agar ditandatangani saja," ujar Rikwanto saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama keluarga dan kuasa hukum Fandi Ramadhan, Kamis, 26 Februari 2026.

Rikwanto menegaskan jika tidak ada bukti kuat selain BAP yang diragukan autentisitasnya tersebut, status Fandi sebagai terdakwa patut dipertanyakan. Komisi III berkomitmen mendalami kembali bagaimana proses pengakuan tersebut bisa tertuang dalam BAP.

"Dari fakta yang kita dapatkan, termasuk fakta persidangan, Saudara Fandi sebenarnya belum layak dikatakan sebagai pelaku, kecuali ada bukti yang sangat kuat di samping BAP tersebut. Ini yang perlu kita dalami lebih lanjut," ujar Rikwanto.