Puan Minta Pemerintah Evaluasi Sekolah Krisis Murid

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Istimewa.

Puan Minta Pemerintah Evaluasi Sekolah Krisis Murid

Gabriella Thesa Widiari • 15 July 2026 13:16

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sekolah di sejumlah daerah yang kekurangan murid. Dia meminta pemerintah memetakan penyebab fenomena tersebut sebelum menentukan langkah penanganan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi," kata Puan, dilansir dari Antara, Rabu, 15 Juli 2026.
 


Menurutnya, fenomena sekolah yang kekurangan murid dapat dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya seperti penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan sekolah negeri.

Karena itu, Puan menilai pemerintah tidak dapat menerapkan satu kebijakan yang sama di seluruh daerah. Penanganan harus mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah agar hak setiap anak memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.

“Jika memang hanya kasuistis, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah,” kata Puan. 


Ilustrasi. Foto: Dok. Medcom.

Ia mendorong pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan. Peta tersebut harus berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk untuk sedikitnya 10 tahun ke depan.

Menurut dia, peta tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau dipertahankan karena memiliki peran strategis dalam akses pendidikan masyarakat.

"Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman," kata Puan.

(Gabriella Thesa Widiari)