Kemenpar Usulkan Penambahan Anggaran Rp1,99 T untuk 2027

Jakarta: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan berbagai program kerja strategis nasional.

"Tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardahana dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 17 Juni 2026.
 

Widiyanti menjelaskan pengajuan tambahan tersebut terpaksa dilakukan lantaran pagu indikatif tahun depan yang dialokasikan untuk Kemenpar hanya Rp1,01 triliun. Angka tersebut dinilai sangat tidak mencukupi.

Kemenpar butuh tambahan dana untuk membiayai program pembangunan infrastruktur dan promosi di sektor pariwisata. Pagu indikatif yang ada saat ini juga berada jauh di bawah kebutuhan ideal kementerian yang sejatinya mencapai Rp3 triliun.

Berdasarkan data historis tren pergerakan anggaran Kemenpar sejak 2016 hingga pagu indikatif 2027, alokasi merosot tajam. Padahal, anggaran Kemenpar tercatat pernah menyentuh angka Rp5,41 triliun dengan rata-rata tahunan berada di kisaran Rp3 triliun.

"Kondisi penurunan anggaran ini menjadi sebuah paradoks di tengah kontribusi dan tuntutan target sektor pariwisata yang terus meningkat, Kementerian Pariwisata tidak diberikan sumber daya yang mumpuni," kata Widiyanti.


Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan parlemen pada dasarnya berkomitmen penuh untuk mendukung program kerja Kemenpar. Namun, ia mengingatkan agar pihak kementerian jeli dan adil dalam mendistribusikan porsi anggaran ke tiap-tiap kedeputian agar outputnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Saleh juga menyarankan agar Menteri Pariwisata kembali melakukan negosiasi ulang dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan guna mengamankan tambahan dana. Ia menilai, di tengah situasi ketidakpastian ekonomi makro, kementerian harus bersikap realistis terkait nominal yang bisa dikabulkan oleh negara.

"Jadi bukan Ibu Menteri saja tapi Komisi VII bersama masyarakat juga ikut meminta ditambahkan. Siapa tahu tambah Rp500, Rp600 miliar kan lumayan. Tapi rasa-rasanya kurang bisa terwujud, kalau Rp500-Rp600 masih masuk akal, di tengah penambahan anggaran untuk kementerian/lembaga," ungkap Saleh.

Saleh memberikan suntikan semangat kepada jajaran Kemenpar agar tidak mengendurkan performa kerja meski dirundung keterbatasan fiskal. Kemenpar dituntut melahirkan inovasi baru demi mencapai target yang telah dipatok.

"Dari awal kami selalu mendukung. Harapannya, kita semakin kuat supaya masyarakat semakin sejahtera," ujar Saleh.