Puncak Haji Usai, Timwas DPR Evaluasi Aspek Istitha'ah Kesehatan

Jakarta: Pelaksanaan ibadah Haji 2026 telah memasuki fase akhir dan jemaah Indonesia kini sebagian telah bertolak kembali ke Tanah Air. Di tengah persiapan kepulangan tersebut, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR 2026, Netty Prasetiyani Aher, memberikan catatan terkait aspek Istitha'ah (kemampuan) jemaah di bidang kesehatan.

“Alhamdulillah penyelenggaraan Haji bagi jemaah Indonesia sudah berjalan dengan lancar dan baik. Meski begitu, ada beberapa catatan dari kami Timwas DPR, terutama mengenai Istitha'ah kesehatan jemaah Haji,” kata Netty dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Juni 2026.
 

Netty menjelaskan, pemaknaan syarat wajib Istitha'ah dalam ibadah haji seharusnya tidak sekadar bertumpu pada kesanggupan finansial semata. Lebih dari itu, aspek kesiapan fisik dan mental juga memegang peranan krusial karena haji merupakan ibadah yang sangat menguras tenaga.

“Istitha'ah Haji itu bahwa jemaah haji yang akan berangkat dinyatakan memiliki kemampuan. Bukan hanya kemampuan membayar biaya atau terkait ongkos naik Haji saja, tapi juga Istitha'ah dalam aspek kesehatan,” imbuh dia.

Berdasarkan pengawasan langsung yang dilakukannya di Tanah Suci, dia mengaku menemukan fakta bahwa masih banyak jemaah Indonesia yang diberangkatkan meski masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).

“Pada kenyataannya berdasarkan amatan lapangan, banyak sekali jemaah Haji Indonesia yang ternyata berisiko tinggi. Selain usianya lansia, mereka memiliki faktor risiko tinggi seperti penyakit kronik. Penyakit kroniknya juga macam-macam. Ada hipertensi, jantung, kemudian gagal ginjal,” ungkap Netty.


Ilustrasi haji. Foto: Dok. istimewa.

Guna memperbaiki penyelenggaraan di masa mendatang, Netty mendorong adanya langkah kolaboratif sejak di Tanah Air. Mulai dari penguatan program rujuk balik oleh Dinas Kesehatan, edukasi ketat kepada keluarga jemaah untuk memantau asupan gizi serta kepatuhan minum obat, hingga sinergi antara Kementerian Kesehatan, faskes daerah, serta kementerian terkait.

Selain pengetatan skrining di hulu, peningkatkan pelayanan di hilir juga dinilai mendesak, utamanya menyangkut rasio jumlah tenaga medis pendamping.

“Pada saat pelaksanaan haji, tentu saja pemenuhan petugas kesehatan harus dipenuhi secara proporsional. Penambahan jumlah petugas di setiap kloter nampaknya menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk penyelenggaraan haji tahun yang akan datang,” ucap dia.