Buruh Protes Dilarang Demo di Depan Istana

Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyayangkan tindakan aparat yang melarang massa buruh melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Ia menilai penyekatan massa di kawasan Patung Kuda sebagai upaya yang dapat mengancam kebebasan berpendapat.

"Biasanya kami diizinkan, namun sekarang di-barrier oleh polisi. Kami menduga ada sekelompok orang yang ingin mengembalikan polisi kepada gaya militeristik (demiliteristik)," ujar Said di lokasi aksi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
 

Said mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, dan anggotanya, Mahfud MD. Ia bermaksud mengeluhkan pembatasan ruang demokrasi bagi kelompok buruh.

"Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Prof. Jimly dan Prof. Mahfud untuk meminta bertemu. Ini tidak bisa dibiarkan. Demokrasi akan jatuh kalau caranya seperti ini," tegas Ketua Umum Partai Buruh tersebut.

Di tengah protes pengamanan, Said Iqbal tetap menyuarakan tuntutan utama buruh, yakni revisi UMP Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta. Angka tersebut merujuk pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Said menilai penetapan UMP saat ini di angka Rp5,73 juta justru menurunkan daya beli pekerja. "Upah riil itu turun, bukan naik. Siapa yang bilang upah naik? Turun karena tidak mencapai 100 persen KHL," imbuh Said.


Unjuk rasa buruh terkait penolakan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026. Foto: Metro TV/Ardhan Anugrah.

Selain upah pokok, buruh juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dengan tambahan minimal 5 persen di atas nilai KHL.

Said Iqbal memperingatkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar segera membuka ruang dialog dengan Dewan Pengupahan. Jika tuntutan revisi upah tidak segera diakomodasi, buruh mengancam akan terus menggelar aksi lanjutan secara maraton di bulan-bulan mendatang.