Penanganan Bencana Sumatra, Said Abdullah Minta Kemenkeu dan BNPB Cepat Merumuskan Anggaran

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan anggaran yang cepat. Hal itu disampaikan Said merespons anggaran TNI AD yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatra.

"Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden," kata Said melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Desember 2025.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, anggaran penanganan bencana untuk Sumatra masih tersedia di APBN 2025. Jumlahnya, sekitar Rp500 miliar.

Menurut Said, TNI tidak akan mengalami kesulitan dalam membantu penanganan bencana Sumatra jika BNPB sebagai leading sector lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu. Di sisi lain, Kemenkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran.

"Termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey," ungkap Said.

Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu di miliki oleh Zeni Tempur TNI AD. Keberadaan jembatan tersebut sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. 

"Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi linta sektor berjalan dengan baik," sebut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Said menyampaikan kendala tersebut harus menjadi evaluasi kedepan. Sehingga, peran koordinasi lintas sektor oleh kementerian lembaga yang menjadi lead sector lebih gesit. 

Said mewanti-wanti jangan sampai penanganan bencana berlarut larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. 

Said menegaskan, semua pihak mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Dia juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatra.

"Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana," ujar Said.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Foto: Istimewa.

Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu menjelaskan, ada anggaran yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Menurut dia, anggaran tersebut bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatra. 

"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan," ujar Said.