Hindari Praktik Suap, Masyarakat Diminta Tolak Pemberian Calon Kepala Daerah

Jakarta: Masyarakat diminta berani menolak semua pemberian calon kepala daerah. Hal ini untuk menjaga proses demokrasi yang terhindar dari praktik suap.

“Masyarakat harus memahami proses demokrasi yang sehat. Hal itu bisa dimulai dari masyarakat menolak praktik suap yang dilakukan calon pemimpin daerahnya masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2024.

Alex menjelaskan praktik suap memengaruhi proses demokrasi selama kepala daerah memimpin. Sebab, integritas mereka dinilai KPK sudah rusak jika dari awal pencalonan sudah ada transaksi panas.

Suap untuk meningkatkan suara calon kepala daerah juga bisa menjadi alasan untuk korupsi jika sudah menjabat. Modal yang kemahalan akan sulit dikembalikan jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan.

“Proses pilkada jadi hulu terjadinya korupsi. Itu bisa dilihat dari biaya politik yang mahal, kemudian ada upaya melakukan suap pada masyarakat, sehingga timbul rasa untuk mengembalikan modal politik dari calon kepala daerah dengan tindakan korupsi,” ujar Alex.