Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Dasco Sebut Rapat RUU Penyadapan untuk Serap Aspirasi
Siti Yona Hukmana • 17 November 2026 11:26
Jakarta: DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada Senin, 16 November 2026. Rapat itu dinilai untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.
"Jadi mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP, RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi baik dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Baca Juga :
Dasco Tanggapi Dukungan Dirinya jadi Wapres
"Dan kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada," ujar Dasco.
Komisi III DPR melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan. Pembentukan payung hukum khusus ini dinilai mendesak untuk mencegah terulangnya kasus penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara.
"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan pembahasan pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto- Antara
Kabaintelkam Polri Irjen Dedy Kusuma Bakti hadir dalam rapat tersebut. Komisi III DPR akan mendengar masukan dari Dedy terkait usulan muatan dalam beleid RUU Penyadapan.
Habiburokhman mengapresiasi kehadiran Kabaintelkam Polri di tengah padatnya agenda penanganan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sorotan publik. Menurut Habiburokhman, penyadapan yang sejatinya berfungsi sebagai alat pendeteksi kejahatan berisiko berubah menjadi alat invasi terhadap masyarakat apabila kewenangannya tidak diatur ketat.
"Permasalahan ini merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan," ujar Habiburokhman.