Netralitas Jokowi Disinggung dalam Sidang PBB, Airlangga Ogah Berkomentar

Jakarta: Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bacre Waly Ndiaye menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto enggan berkomentar terkait pernyataan Bacre Waly Ndiaye tersebut.

"Enggak ada tanggapan," kata Airlangga di Kompleks Istana, Selasa, 19 Maret 2024.

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu menyebut kepala negara di dunia punya partai atau berafiliasi dengan partai politik. Menurut dia, hal itu lumrah terjadi.

"Hampir semua presiden punya partai, Lee Kwan Yeuw (Perdana Menteri Singapura) PAP (People's Action Parties), Joe Biden dari Demokrat. Itu biasa," imbuh Airlangga.
 

Baca juga:  Komite HAM PBB Singgung Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024

Dia juga menegaskan latar belakang partai Jokowi sudah jelas. Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan.

"Pak Jokowi kan partainya juga jelas," ujar dia.

Sebelumnya, anggota Komite HAM PBB (CCPR) Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 pada Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.

Sidang komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR, termasuk Indonesia. 
 
Dalam sesi tanya jawab, seorang anggota komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye menanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 Indonesia.
Ia melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.
 
Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia capres-cawapres. Ia pun bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu ini.