Pemerintah Diminta Kreatif Cari Sumber Pendapatan Negara Selain Menaikkan PPN

Jakarta: Para tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara yang tidak hanya bertumpu pada pajak. Sebab, wacana kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen justru akan semakin menghantam daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. 

“Kami berharap pemerintah memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mengelola pendapatan dan belanja negara secara berhati-hati dan bijak, serta memformulasikan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial,” ujar koordinator GNB, Alissa Wahid dalam konferensi pers secara daring, Sabtu, 28 Desember 2024. 

GNB menilai konsekuensi hilangnya pendapatan sekitar Rp75 triliun akibat pembatalan rencana kenaikan PPN, bisa disikapi dengan mengembangkan kreativitas pemerintah dalam mencari penggantinya dari pos pendapatan dan/atau sumber pendanaan lain. 

“Secara bersamaan melakukan efisiensi pada setiap pos pengeluaran secara sangat serius. Langkah penghematan dan efisiensi secara ketat harus dilakukan Pemerintah untuk menunjukkan sense of crisis,” kata Alissa. 

Sementara itu, inisiator GNB sekaligus Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society, Omi Komariah Nurcholish Madjid, menjelaskan menaikkan PPN menjadi 12 persen untuk mendanai berbagai program dan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto justru akan menimbulkan kontra produktif. Alih-alih membebani pengeluaran masyarakat, Omi mengusulkan pemerintah memangkas pengeluaran negara yang bersifat non-urgensi seperti biaya dinas pejabat, fasilitas VIP pejabat, hingga mendorong pejabat agar hidup sederhana tanpa pengawalan.

“Mengenai efisiensi yang kami usulkan misalnya biaya perjalanan dinas itu harus ada pemangkasan dan kurangi rapat di hotel. Pengalaman saya tahun 90-an keliling Amerika Serikat (AS) bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, kami menunggu di lobby hotel, beliau datang sendiri jadi tidak ada keistimewaan pengawalan, untuk check In Hotel dia harus mengantri. Ini berbeda sekali dengan pejabat yang kita lihat di Indonesia,” tutur dia.
 

Baca Juga:  MUI dan Uskup Agung Jakarta Soroti Penerapan Tarif PPN 12%

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacky Manuputty, berharap pemerintah bisa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebijakan pengamanan sosial bagi kelompok masyarakat kecil yang akan terkena dampak kenaikan PPN 12 persen.

“Bagaimanapun juga kenaikan PPN akan menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah. Perhatian kami sebagai lembaga keagamaan adalah supaya terjadi pemerataan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Jacky.

Jacky menegaskan seluruh tokoh agama dan bangsa yang ada di GNB mendukung penuh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun, mereka mengingatkan agar jangan sampai meninggalkan aspek keadilan sosial. 

“Kami juga mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara terutama melalui sumber-sumber lain selain PPN,” ungkap dia.

GNB juga mendorong pemerintah bersikap tegas dan transparan dalam penegakan hukum terhadap maraknya berbagai kasus korupsi. Termasuk, penggelapan pajak yang berdampak pada penerimaan negara.

“Kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat seiring dengan pengelolaan pajak dan dana-dana publik lainnya yang dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar dia.