Penetapan Tarif PPN 12% Ditentukan Kemampuan Ekonomi Dalam Negeri

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
 
"Kalau itu (tarif PPN) nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri," ujar Airlangga kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
 
Kendati begitu, Airlangga memastikan pemerintah akan terus berupaya mengoptimalisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak.
 
Penerapan tarif PPN 12 persen sedianya telah dituangkan dalam Undang Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU, penaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022.
 
Lalu penaikan tarif menjadi 12 persen diatur dalam UU tersebut pada 1 Januari 2025. Namun sejatinya pemerintah bisa membatalkan atau menunda penaikan tarif PPN tersebut. Hal itu tertuang dalam UU PPN pasal 7 ayat (3).
 
Beleid itu menyebutkan pemerintah dapat mengubah tarif PPN menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi 15 persen melalui Peraturan Pemerintah.
 

Baca juga: Duh! Pemerintahan Jokowi Bakal Tinggalkan Banyak 'PR'

 

Tingkatkan rasio pajak

 
Pemerintah, kata Airlangga, juga telah menargetkan adanya peningkatan rasio pajak (tax ratio) menjadi 12 persen dari posisi sekarang yang berkisar 9-10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
 
Upaya peningkatan tax ratio itu bakal dicapai dengan memanfaatkan sistem inti perpajakan digital (Coretax system) yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
 
Direncanakan Coretax system bakal bisa dimanfaatkan secara penuh di akhir tahun ini atau awal tahun depan.
 
"Tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi dan salah satu kan yang juga dipersiapkan di Kementerian Keuangan adalah digitalisasi dengan Coretax. Nah sistem Coretax perpajakan itu diharapkan akhir tahun ini bisa on," jelas Airlangga.