Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto- Dok. Antara
RUU Perampasan Aset Diharapkan Perkuat Upaya Pemulihan Kerugian Negara
Achmad Zulfikar Fazli • 11 November 2026 19:51
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memulihkan kerugian negara. RUU ini menjadi instrumen mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi sepenuhnya untuk kesejahteraan publik dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
"Maka dari itu kami para perempuan Indonesia melalui bersama Srikandi DPP Arun, berharap besar terhadap Rancangan undang-undang Strategis tentang perampasan aset segera rampung dan dapat dilaksanakan sebagaimana amanah pasal 33 UUD 1945," ujar Ketua Srikandi Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (Arun) Linda Kartika di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu 11 November 2026.
Hal ini disampaikan Linda saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Linda juga menyampaikan komitmen pihaknya memastikan Pasal 33 UUD 1945 diimplementasikan dalam setiap rancangan regulasi.
"Salah satunya yang saat ini menjadi bahasan RDPU, yaitu Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Linda.

RDPU DPP Arun dan Komisi III DPR terkait RUU Perampasan Aset. Dok. Istimewa
Dia mengatakan para perempuan Indonesia akan mengawal langsung, berkala, serta terus-menerus untuk memastikan produk undang-undang bukan sekadar lembaran peraturan formal.
"Melainkan benar-benar dijiwai oleh semangat kemanusiaan yang adil dan beradab demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Linda.
Dia berharap pengesahahan RUU Perampasan Aset juga mampu hadir sebagai bentuk nyata perlindungan dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Besar harapan kami, ketika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini menjadi produk hukum, tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba menguntungkan diri sendiri," tegas Linda.