RUU Perampasan Aset Dinilai jadi Momentum Pertemukan Visi Presiden dan Rakyat

Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa menjadi momentum mempertemukan visi Presiden Prabowo Subianto dengan rakyat. Hal itu disampaikan akademisi dari Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Danealdi dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR. 

"Momentumnya ketemu, aspirasi masyarakat datang, visi Presiden ada. Undang-undang ini bisa menjadi jembatan artikulasi terhadap apa yang diharapkan oleh kedua level strategis ini, rakyat dan Presiden," kata Wim dikutip dari Antara, Rabu, 11 November 2026.

Menurut Wim, RUU Perampasan Aset menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat kapasitas negara menghadapi kejahatan keuangan yang semakin transnasional, digital, dan kompleks. 

Bakal beleid itu nantinya harus menjadi bagian dari strategi melindungi kedaulatan ekonomi, menjaga integritas sistem keuangan, memutus jaringan kekuatan ekonomi ilegal, serta memperkuat ketahanan nasional.
 

Wim berharap penyusunan RUU Perampasan Aset dibuat secara lebih otonom dan berdaulat. Pasalnya, Indonesia memiliki masalah dan urgensi sendiri. Menurut dia, Indonesia juga memiliki definisi korupsi tersendiri dan memiliki masalah yang perlu diselesaikan sendiri.

"Kalau Presiden bilang ada ribuan triliun kekayaan negara ini keluar, entah ke mana kita enggak tahu. Kita punya definisi sendiri," ungkap Wim.

Menurut Wim, acuan hukum dari internasional bisa dijadikan sebagai rujukan saja, tidak seluruhnya diadopsi, apalagi hanya menyalin saja. Indonesia, kata dia, memiliki landasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatasi permasalahan yang ada.


Ilustrasi RUU Perampasan Aset. Foto: Metrotvnews.com.

"Saya berharap kita bisa membangun sebuah konstruksi undang-undang yang benar-benar orisinal buatan anak bangsa sendiri karena kita memiliki usaha masyarakat kita sendiri," sebut Wim

Dari perspektif hubungan internasional dan geoekonomi, kemampuan memulihkan aset merupakan bagian dari daya negara untuk mengelola interdependensi global. "Oleh sebab itu undang-undang ini harus kuat dalam hal norma, siap dalam pelaksanaan, dan kokoh dalam kapasitas koordinasi, integritas, serta paling penting adalah legitimasi," ujar Wim.