Menkeu Suahasil Tegaskan Efisiensi APBN Bukan Sekadar Potong Belanja

Jakarta: Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar memangkas anggaran. Melainkan, mengoptimalkan belanja untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat," kata Suahasil usai dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 14 September 2026.

Ia mengatakan efisiensi merupakan bagian dari pengelolaan APBN secara menyeluruh yang mencakup penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Melalui pengelolaan belanja yang tepat sasaran, menurut dia, anggaran negara harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Suahasil juga menegaskan APBN harus senantiasa dijaga agar tetap sehat dan kredibel dalam membiayai agenda pembangunan nasional. Ia menggarisbawahi komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Terkait kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, Suahasil mengatakan akan mempelajari dan menindaklanjuti berbagai keputusan kementerian, termasuk terkait penataan jabatan struktural di lingkungan internal.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Tangkapan Layar.

Ia memastikan kegiatan operasional Kementerian Keuangan tetap berjalan di tengah pergantian kepemimpinan.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 14 September 2026. Pengangkatan Suahasil ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029.

Sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 dan tetap menduduki jabatan tersebut setelah pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.