Wacana Ambang Batas Parlemen, PAN: Semua Suara Rakyat Perlu Dihargai

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan sikap partainya yang mendorong agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diturunkan serendah mungkin, bahkan ditiadakan. Hal ini bertujuan agar seluruh aspirasi masyarakat yang telah disalurkan melalui pemungutan suara dapat terwakili secara adil di tingkat legislatif.

“Tentu kita dari awal sudah berpandangan bahwa ambang batas parlemen itu serendah-rendahnya, syukur-syukur ditiadakan,” ungkap Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
 

Eddy merujuk pada data Pemilu 2024 yang menunjukkan fakta memprihatinkan, di mana terdapat sekitar 16 juta suara masyarakat terbuang sia-sia akibat penerapan ambang batas 4 persen. Menurutnya, angka tersebut membuktikan banyak mandat rakyat kepada partai maupun calon anggota legislatif yang akhirnya tidak mendapatkan kursi di DPR RI.

“Tahun 2024 saja pada pemilu itu ada sekitar 16 juta suara yang akhirnya tidak terwakili. Padahal masyarakatnya sudah menitipkan aspirasinya kepada partai maupun kepada calon anggota legislatifnya. Jadi semua suara itu kita perlu hargai,” tutur Eddy.
 
Terkait kekhawatiran partai besar seperti Golkar dan PDI Perjuangan mengenai potensi munculnya multipartai ekstrem jika ambang batas ditiadakan, Eddy menilai hal tersebut akan terkonsolidasi secara alami melalui hasil pemilihan. Ia berpendapat bahwa jumlah partai yang besar tidak serta-merta memudahkan partai meraih kursi jika tidak mampu memenuhi konversi suara yang sah.

“Ya, multipartai ekstrem dalam artian jumlahnya terlalu besar. Akhirnya juga akan apa namanya, terkonsolidasi dari pemilihan umum. Karena nanti bisa saja partainya besar tetapi untuk mendapatkan jumlah suara, satu kursi sah di DPR, belum tentu juga partai itu bisa mencapai, gitu ya,” ujar Wakil Ketua MPR itu.