Soal Demo Pati Jilid II, Ini Pesan Mendagri untuk Bupati Sudewo

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons rencana aksi unjuk rasa jilid II di Pati pada 25 Agustus 2025. Dia mengingatkan agar komunikasi Bupati Pati Sudewo ke masyarakat harus dilakukan secara santun.

"Silakan aja kalau Bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan cara yang lebih santun," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam, 18 Agustus 2025.

Tito mempersilakan aksi penyampaian pendapat itu. Massa diimbau tidak anarkistis.

"Jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis, menyampaikan pendapat boleh-boleh saja," kata Tito.
 

Baca juga: Terancam Dimakzulkan, Bupati Pati Menolak Mundur

Tito memahami tuntutan masyarakat mengenai kebijakan Bupati Pati Sudewo terkait pajak. Namun, kata Tito, pemerintahan di Pati harus tetap berjalan meski sudah ada pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk memakzulkan Sudewo.

Tito menekankan bahwa terkait pemakzulan ujungnya ada di Mahkamah Agung (MA). "Sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan, sama seperti dulu waktu di Jember, Jember juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahnya oleh bupati waktu itu, Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi kuorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya," ujar Tito.

Sebelumnya, masyarakat menggelar aksi serupa di depan Kantor Bupati pada 13 Agustus 2025. Demonstrasi tersebut dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.