Arah Kebijakan Energi Terbarukan Diminta Memihak Petani

Jakarta: Pemerintah diminta memastikan kebijakan energi terbarukan memihak petani, khususnya petani sawit. Sehingga, kebijakan terkait dapat menjamin kesejahteraan mereka.

"Pemerintah harus memastikan kebijakan energi terbarukan ini benar-benar berpihak pada rakyat," kata Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin, dalam keterangan yang dikutip Kamis, 13 November 2025.

Sabarudin menyoroti rencana bauran biodiesel dari B40 ke B50. Hal itu, dinilai berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) dan mengurangi pendapatan petani.

Seharusnya, kata dia, kebijakan disusun dengan kajian ekonomi mendalam. Termasuk, mengajak petani duduk bersama untuk menentukan kebijakan terkait.
 

“Keterlibatan petani adalah syarat utama agar biodiesel benar-benar berkelanjutan,” kata Sabarudin.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Setiyono, resah dengan kebijakan terkait itu. Apalagi, meningkatnya pungutan pajak dan wacana Penerbitan Kawasan Hutan (PKH).

Ia menegaskan bahwa industri sawit rakyat semestinya mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

“Sawit rakyat sudah menghasilkan pajak dan pendapatan negara yang sangat tinggi. Jangan sampai sawit digempur dari berbagai arah hingga kualitasnya menurun, karena yang akan senang justru negara kompetitor,” kata Setiyono.

SPKS dan ASPEKPIR menyatakan dukungan terhadap kebijakan biodiesel 50 persen (B50). Sepanjang, tidak merugikan petani yang menjadi tulang punggung industri sawit nasional.

“Kami hanya berharap jika proyek biodiesel berjalan, jangan sampai harga menjadi turun dan merugikan petani kecil,” ujar Setiyono.

Petani sawit/Ilustrasi/Istimewa

Kedua organisasi sawit ini juga berharap dukungan Komisi XII DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam setiap pembahasan kebijakan energi dan lingkungan.