KPK Sebut Masih Proses Penyitaan Aset Eks Bupati Meranti

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menyita aset mantan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Padahal, KPK sudah menetapkan Adil sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri memberikan penjelasan soal penyitaan aset Adil. Lembaga Antirasuah kini sedang memproses upaya paksa itu.

"Lagi proses, tentunya lagi proses," kata Ali di Jakarta, Senin, 8 April 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memerinci aset Adil yang dibidik penyidik. Lembaga Antirasuah meminta masyarakat memberikan informasi soal keberadaan harta mantan bupati Meranti itu yang diduga disembunyikan.

“Kami berharap masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan kepemilikan aset dari para tersangka dimaksud, bisa sampaikan ke kami utk kami telusuri lebih jauh,” ucap Ali.
 

Baca juga: KPK Minta Hasto Jangan Berlaga Korban di Kasus Harun Masiku

KPK memastikan aset Adil yang berkaitan dengan pencucian uang akan disita. Dia menyontohkan kasus mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang barangnya sudah dikuliti penyidik karena diyakini dibeli pakai uang hasil gratifikasi dan disamarkan.

“Seperti misalnya kemarin yg sudah diputus, AP (Andhi Pramono), itu kan sejauh ini Rp76 miliar yang sudah disita dan nanti kami ajukan perampasan di pengadilan sebagai aset recoverynya,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK meyakini nilai aset terkait pencucian uang Adil menyentuh puluhan miliar. Kebanyakan berbentuk tanah dan bangunan, namun, belum disita.

Adil pernah berurusan dengan KPK dalam kasus suap. Lembaga Antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Meranti pada Kamis 6 April 2023, malam.

Adil divonis sembilan tahun penjara atas kasus tersebut. Majelis juga meminta dia membayar denda Rp600 juta dan pidana pengganti Rp17,8 miliar.