Menkeu Sri Mulyani pada FMCBG G20 di Brasil. Foto: dok Kemenkeu.
M Ilham Ramadhan Avisena • 29 July 2024 18:16
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya untuk mencapai kesepakatan pada Pilar Satu terkait peningkatan keadilan pajak bagi negara-negara pasar. Menurutnya, gagalnya kesepakatan multilateral dapat menyebabkan tindakan unilateral yang berpotensi mengakibatkan pajak berganda dan merugikan ekonomi global.
Hal itu ia sampaikan dalam sesi perpajakan di pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio De Janeiro, Brasil pada 25-26 Juli 2024.
"Perlunya kebijakan pajak progresif yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, serta pentingnya kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi perencanaan pajak agresif oleh individu-individu berpenghasilan tinggi," jelas Sri Mulyani seperti dikutip dari siaran pers, Senin, 29 Juli 2024.
Sementara itu, Ketua dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Kristalina Georgieva menyampaikan, visi para menteri G20 mengenai perpajakan progresif dinilai sebagai sesuatu yang tepat dan disambut dengan baik.
Itu karena kebutuhan untuk membangun kembali penyangga fiskal sekaligus memenuhi kebutuhan sosial dan pembangunan memerlukan keputusan yang sulit di banyak negara.
"Mempromosikan keadilan perpajakan membantu memastikan penerimaan masyarakat atas keputusan-keputusan ini," kata dia dinukil dari keterangan tertulis.
Kristalina turut mengapresiasi Presidensi G20 Brasil atas Deklarasi Rio tentang Kerja Sama Pajak Internasional, yang menyerukan perpajakan progresif dan mendukung upaya yang sudah ada, seperti Solusi Dua Pilar OECD.
"IMF siap mendukung upaya untuk lebih memperkuat kerja sama perpajakan internasional, kami telah lama menekankan perlunya untuk lebih mencerminkan kepentingan negara-negara berpenghasilan rendah," jelas dia.
"IMF membantu negara-negara mengidentifikasi sumber pendapatan baru. Analisis kami menunjukkan banyak negara memiliki peluang untuk mengenakan pajak yang lebih efektif kepada individu kaya dengan mengatasi celah, pertukaran informasi, dan memperkuat pajak atas pendapatan modal," tambah Kristalina.
Deklarasi perpajakan internasional
Adapun deklarasi Menteri Keuangan G20 mengenai perpajakan internasional diantaranya ialah menyerukan penerapan perpajakan progresif. Dalam poin enam deklarasi itu, para Menteri Keuangan G20 menekankan agar orang super kaya untuk memenuhi kewajiban pajak secara adil.
"Penghindaran pajak yang agresif atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dapat melemahkan keadilan sistem perpajakan, yang juga disertai dengan berkurangnya efektivitas perpajakan progresif," demikian petikan deklarasi Menteri Keuangan G20.
Para Menteri Keuangan G20 juga menyerukan tidak seorang pun boleh menghindari perpajakan, termasuk dengan mengabaikan standar transparansi. Oleh karena itu, upaya yang lebih besar harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kewajiban perpajakan dalam negeri.
Masing-masing yurisdiksi juga harus bekerja secara mandiri atau, jika perlu, melalui inisiatif peningkatan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pendapatan pajak, yang saat ini sudah dapat dipungut berdasarkan undang-undang domestik.
Streaming