Wacana Pemblokiran Anggaran K/L Bisa Kurangi Pengeluaran Negara

Jakarta: Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai wacana kebijakan pemblokiran anggaran atau automatic adjustment perlu dilakukan untuk mengurangi pengeluaran negara. Pasalnya, saat ini pendapatan negara tengah berkurang sehingga hanya akan berpotensi menambah utang.

"Automatic adjustment ini kan sebetulnya salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Kemenkeu untuk melakukan penghematan di beberapa pos anggaran karena potensi penurunan pendapatan," ujar Eliza kepada Media Indonesia, dikutip Senin, 15 Juli 2024.

Menurutnya, kelompok belanja yang bisa dihemat, diantaranya belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Penghematan belanja barang dan belanja modal sudah terlihat dari kuartal I-2024, sementara belanja bansos nampaknya tidak ada penghematan.

"Padahal menurut Bappenas 46 persen bansos ini salah sasaran karena ketidakakuratan data. Program PKH yang memberikan bantuan berdasarkan jenjang sekolah anak atau kondisi tertentu seperti ibu hamil atau lansia, ini karena tidak update datanya jadinya lansia yang sudah meninggal, anak sekolah yang sudah tamat jadinya masih menerima bantuan," jelas Eliza.
 

Baca juga: Demi Akomodir Program Pemerintah, Terpaksa Lebarkan Defisit APBN 2025?

 

APBN boncos gegara bansos

Eliza mengatakan pemerintah bahkan kini akan memperpanjang bansos beras lagi ke masyarakat dengan anggaran mencapai Rp11 triliun hingga desember 2024. Padahal sudah ada skema bantuan pangan nontunai.

"Pemerintah yang tidak mampu mengendalikan inflasi pangan, menempuh jalan pintas memberikan bansos beras kepada masyarakat agar daya beli masyarakat bawah tidak semakin tergerus mengingat hampir 60 persen pengeluaran masyarakat menengah bawah itu digunakan untuk membeli bahan pangan karena pemerintah tidak mampu mengendalikan harga-harga pangan jadinya APBN boncos," kata dia.

Dia menambahkan penghematan anggaran jangan dipukul rata setiap K/L sekian persen, tapi harus disisir program mana yang sekiranya tidak terlalu urgent bisa dikurangi dulu porsinya. "Ada beberapa program yang tujuannya sama ini perlu di konvergensikan antar kementerian sehingga bisa lebih efisien," jelas Eliza.