Informasi PPATK soal Dana Tambang Ilegal untuk Kampanye Pemilu 2024 Diminta Ditelusuri

Jakarta: Tim Pemenangan Nasional (Timnas) capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) meminta informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya dana tambang ilegal digunakan untuk kepentingan kampanye pada Pemilu 2024 ditelusuri. Informasi ini diharapkan tidak hanya dijadikan sebagai isu.

"Ya tentu ditelusuri karena PPATK buat kepentingan orang banyak. Kalau faktanya ada proses dilanjutkan. Karena dari dulu PPATK kerap mengeluarkan isu-isu yang tidak jelas sumber instrumennya," kata Asisten Pelatih Timnas AMIN, Jazilul Fawaid di Sekretariat Bersama Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Desember 2023.

Apalagi, kata dia, saat ini PPATK berbicara soal dana tambang untuk pemilu. Informasi ini diharapkan bukan hanya omongan belaka. Melainkan harus jelas wujud pelaku pelanggarannya.

"Kalau ditemukan, tidak perlu dipublikasi, koordinasikan dengan penegak hukum lainnya. Lalu tetapkan siapa tersangkanya," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini tindakan koordinasi dan penegakan hukum lebih bagus ketimbang pengumbaran informasi ke publik. Karena dapat menimbulkan tudingan yang akhirnya beredar fitnah.

"Nanti tudingan kami sudah jelas arahnya. Nanti kalau begitu kami menuding. Itu artinya PPATK memberi inspirasi kepada kami untuk menuding sana sini. Makanya, clearkan secara objektif dan buka dengan aparat penegak hukum lainnya. Kalau itu benar, ditemukan tegakkan bersama aparat hukum lainnya," ungkap Gus Jazil.
 

Baca juga: Relawan Anies-Muhaimin Luncurkan Gerakan 1 Juta Kentungan untuk Perubahan

Dia mengaku emoh bicara soal transaksi mencurigakan dari dana tambang ilegal untuk biaya kampanye Pemilu 2024. Sebab, bisa menimbulkan fitnah.

"Nanti relawan sepi, mau nyumbang ke kita habis itu diperiksa pajak. Lebih baik di clear-kan," kata dia.

Sebelumnya, PPATK mengungkap ada peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Temuan itu ditemukan usai PPATK mendapatkan dan mengikuti data Daftar Calon Tetap (DCT).

"Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita sudah dapat. Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Kamis, 14 Desember 2023.

Salah satu transaksi mencurigakan itu dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya. Tak tanggung-tanggung, Ivan menyebut transaksi mencurigakan tersebut mencapai angka triliunan. PPATK telah mengirimkan temuan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.