Candra Yuri Nuralam • 5 February 2024 17:51
Jakarta: Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyindir pejabat yang mementingkan pemilihan umum (pemilu). Mereka seolah all in untuk pemilu, ketimbang pekerjaannya.
“Karena makin hari mendekat, makin tampak juga penyelewengan, dan penyalahgunaan itu, oleh karena itu sebagai orang tua, yang tua-tua ya, aku muda saja, merasa masa kita diam saja untuk melihat kondisi yang seperti ini,” kata mantan Komisioner KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2024.
Mantan pimpinan KPK, kata dia, harus turun gunung menyikapi fenomena yang terjadi saat ini. Pihaknya berpesan supaya penyelenggara negara berikutnya tak seperti itu.
“Oleh karena itu, sebenarnya, pesannya bukan hanya pada
existing goverment, tetapi juga pada pemerintahan yang akan datang,” tegas Laode.
Mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan sikap pihaknya bukan didasari kepentingan kelompok tertentu. Sikap didasari keprihatinan para mantan komisioner Lembaga Antirasuah.
“Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini dirancang berdasarkan obrolan kangen kemarin siang, jadi, bukan rencana lama yang dirancang dengan berbagai pihak, sama sekali tidak,” tegas Erry.
Sebanyak 15 mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan sikap atas perilaku pejabat negara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah penyelenggara negara dinilai melupakan standar moral dan etika.
“Menyikapi perkembangan siatuasi kehidupan berbangsa, dan bernegara pada kurun waktu akhir-akhir ini, yang seakan-akan telah kehilangan kompas moral dan etika,” kata mantan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Januari 2024.