Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Metrotvnews.com/Adinda Vinka.
Demo Buruh Soal UMP Jakarta, Ini Pesan Pramono
Fachri Audhia Hafiez • 29 December 2025 15:13
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana unjuk rasa kelompok buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026. Pramono menegaskan pemerintah tetap akan memberikan pelayanan terbaik bagi para demonstran yang ingin menyampaikan aspirasi.
"Memang akan ada demo, demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta. Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu," ujar Pramono di Jakarta Pusat, dilansir Antara, Senin, 29 Desember 2025.
Pramono menjelaskan bahwa penetapan angka UMP telah melalui proses panjang di Dewan Pengupahan. Ia memastikan negosiasi antara pihak pengusaha dan serikat buruh dilakukan secara transparan hingga mencapai kesepakatan bersama.
Terkait besaran kenaikan, Pramono menyebut angka tahun ini terhitung cukup tinggi. Pemerintah menggunakan variabel indeks tertentu (alfa) untuk menjaga keseimbangan ekonomi.
"Kita menggunakan alfanya 0,75. Sehingga UMP Jakarta sekarang ini Rp5,7 juta lebih," kata Pramono.
Selain kenaikan upah, Pramono mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyediakan berbagai insentif untuk meringankan beban biaya hidup pekerja. Fasilitas tersebut mencakup subsidi transportasi, layanan kesehatan melalui BPJS, hingga akses air bersih PAM Jaya.
Ia pun mempersilakan buruh untuk berdemonstrasi. Pramono berpesan agar para buruh yang ikut demo terkait UMP dapat menjaga keamanan dan suasana kondusif.

Ilustrasi sejumlah pekerja berjalan sepulang kerja di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja /rwa.
Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyebut formula UMP sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,17 persen sudah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Meski memahami adanya penolakan dari sebagian kelompok buruh, Chico menegaskan angka tersebut tetap berlaku demi stabilitas ekonomi daerah.
"Kami menghargai aspirasi dari kelompok buruh. Pemprov DKI akan tetap memantau implementasi UMP ini mulai 1 Januari 2026," ujar Chico.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com