3 Syarat Efektivitas Program Kompor Listrik

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menilai terdapat tiga syarat untuk mengefektifkan program konversi kompor listrik. Hal ini diperlukan agar implementasi program dapat berjalan maksimal.

“Pertama, tidak boleh ada satu pun rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik,” kata Sugeng saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
 

Syarat kedua yaitu, pasokan listrik harus andal dan stabil tanpa pemadaman. Ketiga, harus ada kompatibilitas antara kompor listrik dengan peralatan memasak yang umum digunakan masyarakat.

Sugeng menjelaskan kompor listrik merupakan bagian dari arah kebijakan energi nasional yang memproyeksikan listrik sebagai tulang punggung energi (backbone energy). Kebijakan strategis tersebut akan mencakup elektrifikasi massal di sektor industri, transportasi, hingga rumah tangga.

Namun, legislator dari Fraksi NasDem ini mengingatkan adanya kendala teknis di lapangan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang menggunakan beragam peralatan memasak tradisional belum tentu cocok dengan teknologi kompor listrik, khususnya jenis kompor induksi yang saat ini paling banyak beredar.

“Saat ini kompor listrik yang banyak dikenal adalah kompor induksi. Sementara masyarakat Indonesia menggunakan berbagai jenis alat masak seperti wajan dan peralatan lainnya yang belum tentu kompatibel,” ujar Sugeng.

Faktor lain yang menjadi sorotan adalah kapasitas daya listrik rumah tangga. Sugeng menyebut, mayoritas pengguna elpiji 3 kilogram saat ini merupakan pelanggan listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA. Sementara itu, operasional kompor listrik rata-rata membutuhkan konsumsi daya yang relatif besar.

“Karena itu perlu inovasi agar kompor listrik dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat dengan daya listrik terbatas,” tutur Sugeng.


Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto. Foto: Dok. Metro TV.

Di samping itu, ia mengingatkan pemerintah bahwa gelombang elektrifikasi yang masif otomatis akan mendongkrak grafik kebutuhan listrik nasional. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) diminta memiliki cetak biru yang jelas untuk menjamin ketahanan pasokan jangka panjang.

“Di sisi lain, elektrifikasi yang masif tentu akan meningkatkan kebutuhan listrik nasional. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ucap Sugeng.

Sugeng optimistis program ini membawa dampak positif yang besar. Pengalihan ke kompor listrik diklaim mampu memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor elpiji yang membebani kas negara, sekaligus menghemat pengeluaran dapur masyarakat.

“Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan, penggunaan kompor listrik dinilai lebih murah bagi rumah tangga dibandingkan penggunaan elpiji,” ucap Sugeng.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengusulkan alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar dalam RAPBN 2027 demi mengakselerasi program kompor listrik. Program ini diharapkan mendorong kemandirian energi di sektor rumah tangga.