Jalan Tengah Penutupan Akses Bendungan Lahor Disepakati

Jakarta: Polemik penutupan akses jalan di atas Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menemukan titik tengah. Kesepakatan ini tercapai usai audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kami bersepakat bahwa keselamatan dan keamanan penting, karena jika tidak, khawatir justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari," kata Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 Agustus 2026.
 

Sarmuji mengatakan, dia menerima aspirasi warga saat kunjungan ke Blitar pada 31 Juli 2026. Kebijakan penutupan akses yang berlaku sejak 1 Agustus 2026 tersebut dinilai menghambat aktivitas warga dan pelajar, serta mengganggu roda perekonomian lintas wilayah Malang dan Blitar.

Sebagai jalan tengah, disepakati penerapan skema buka tutup terbatas. Akses dapat dilalui hingga pukul 22.00 WIB dan dibuka kembali pukul 04.00 WIB, dengan tarif simbolis Rp1 melalui kartu uang elektronik.

"Kalau ditutup total akan menimbulkan kemacetan di jalan utama dan mengganggu perekonomian," kata Sarmuji 

Audiensi ini menghadirkan Direktur Utama PJT I Fahmi Hidayat. Fahmi meluruskan bahwa pembatasan lalu lintas di atas Puncak Bendungan Lahor dilakukan sebagai langkah mitigasi dan perlindungan bendungan berstatus Objek Vital Nasional.

Bendungan yang beroperasi sejak 1977 tersebut sedang menjalani peninjauan izin perpanjangan operasi setelah ditemukannya sejumlah titik retakan pada konstruksi. "Seiring usia, kekuatannya melemah. Konstruksi dan material saat dibangun tidak sebagus dan secanggih saat ini," jelas Fahmi.

Fahmi menambahkan, pihaknya tengah memasang instrumen pemantauan sehingga area bendungan harus steril dari getaran kendaraan bermesin. Pemeliharaan ini krusial demi mempertahankan fungsi irigasi, pengendalian banjir, pembangkit listrik, dan penyimpanan air.


Audiensi polemik penutupan akses jalan di atas Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Dok. Istimewa.

Mengingat usia bendungan yang mencapai 50 tahun, Fraksi Golkar meminta percepatan penanganan bertahap demi kelancaran mobilitas warga. Skema buka tutup terbatas menjadi solusi jangka pendek, percepatan pelebaran jalan inspeksi sebagai solusi jangka menengah, serta pembangunan jembatan dan pelebaran jalan Blitar-Malang sebagai solusi jangka panjang.