KontraS Minta Pembentukan TGPF Independen Usut Kasus Andrie Yunus

Jakarta: Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, mendorong Komisi III DPR mengeluarkan keputusan politik berupa pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen guna mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Langkah ini dinilai krusial untuk menembus hambatan legal formal dan politis yang membayangi penuntasan kasus tersebut.

"Kami juga meminta supaya forum ini (Komisi III DPR) juga bisa mendorong Presiden untuk bisa mengeluarkan keputusan politik yaitu membentuk tim gabungan pencari fakta. Apa pasalnya? Pertama kami melihat ada dua hambatan di sini. Hambatan legal formal, hambatan politis," ujar Dimas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 31 Maret 2026.
 

Dimas menekankan bahwa ancaman yang menimpa Andrie bukan sekadar serangan personal, melainkan ancaman nyata terhadap kerja-kerja pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Ia mengkhawatirkan adanya efek domino berupa represi serupa terhadap masyarakat sipil yang memiliki pandangan kritis di masa depan.

"Dalam kasus ini, faktor korbannya tidak cuma Andrie Yunus. Kami mendalilkan bahwa ancaman kepada Andrie Yunus, serangan terhadap Andrie Yunus itu juga bisa menjadi efek domino ke depannya. Bahwa kerja-kerja publik, kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia, kerja-kerja untuk peningkatan kualitas demokrasi masih akan menemukan serangan, intimidasi, dan represi dari pihak-pihak yang mungkin tidak pernah punya satu frekuensi pikiran dengan masyarakat sipil," tegas Dimas.


Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Foto: Metro TV/Fachri Audhia Hafiez.

KontraS berharap Komisi III DPR dapat menghasilkan rekomendasi kuat bagi terbentuknya TGPF yang melibatkan ahli, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat sipil. Tim ini diharapkan mampu mengungkap kasus secara terang benderang, termasuk menyeret aktor intelektual di balik layar.

"Jadi kami mohon bahwa forum ini juga bisa menekankan atau menghasilkan keputusan politik untuk membuat tim gabungan mencari fakta independen yang berisi beberapa ahli, beberapa organ aparat penegak hukum, dan juga masyarakat sipil supaya bisa membongkar secara terang benderang. Tidak hanya eksekutor lapangannya, pimpinan, tapi juga aktor intelektualisnya dan juga motifnya," ujar Dimas.