BI Nilai Tekanan Rupiah Pascapengumuman MSCI Masih Normal

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menilai tekanan terhadap nilai tukar rupiah pascapengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait usulan perubahan status pasar modal Indonesia menjadi Standalone Market masih berada dalam batas normal. Meski demikian, BI terus memantau perkembangan arus modal asing atau capital flow serta dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, hasil asesmen BI menunjukkan rupiah sempat mengalami tekanan selama dua hari setelah pengumuman MSCI. Namun, tekanan tersebut masih dinilai wajar, terutama karena kondisi pasar regional juga sedang menghadapi tantangan.

"Kami juga melakukan asesmen, dan memang sempat dua hari juga rupiah mengalami tekanan pada saat itu. Tapi kami melihat tekanannya masih relatif dalam batas yang cukup normal, karena pada saat yang bersamaan juga kondisi regionalnya tidak terlalu baik," ujar Destry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Destry menegaskan, BI terus memantau perkembangan pasar modal domestik, termasuk arus keluar modal asing (capital outflow) setelah pengumuman MSCI. Untuk merespons kondisi tersebut, BI kini mengarahkan kebijakannya secara lebih terukur dan tepat sasaran (targeted) guna mendorong masuknya kembali modal asing ke pasar keuangan Indonesia.

"Kalau outflow terjadi, kan kita harus berusaha untuk menarik kembali (attract) inflow-nya, yang outflow itu masuk menjadi inflow," kata Destry.
 

BI fokus menarik kembali modal asing

Destry menjelaskan, BI telah mengevaluasi sejumlah kebijakan untuk merespons arus keluar modal asing. Salah satu fokusnya adalah mengoptimalkan insentif bagi investor yang menanamkan dana pada instrumen keuangan domestik, termasuk Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan instrumen lainnya.

BI juga mengoptimalkan insentif lindung nilai (hedging) melalui instrumen swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi biaya lindung nilai investor asing, sehingga risiko fluktuasi nilai tukar dapat dikelola dengan lebih baik. Khusus untuk DNDF, BI memberikan insentif berupa pengurangan biaya lindung nilai hingga 45 persen.

Destry menyebutkan, kebijakan insentif yang mulai diterapkan sejak Juni 2026 tersebut telah membantu menarik aliran modal asing hingga USD9,93 miliar berdasarkan data yang disampaikan BI sampai awal Oktober 2026.

Menurut dia, insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik bagi investor, terutama ketika dipadukan dengan penyesuaian imbal hasil aset di pasar dalam negeri.

Selain insentif lindung nilai, BI juga menilai penyesuaian imbal hasil atau repricing pada aset keuangan domestik berperan dalam menjaga daya tarik investasi Indonesia. Dengan demikian, selisih imbal hasil antara aset domestik dan aset global diharapkan tetap kompetitif bagi investor.


Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan BI Rate. Foto: Metrotvnews.com/Selsha Septifanie Gunawan.
 

Stabilitas rupiah dan inflasi tetap jadi prioritas

Destry menegaskan, stabilitas tetap menjadi prioritas utama BI dalam menentukan arah kebijakan moneter. Bank sentral terus memperhatikan perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, serta kondisi pasar keuangan sebelum mengambil langkah lanjutan.

Dari sisi inflasi, Destry mengatakan inflasi inti masih terkendali pada level 2,84 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Meski tekanan inflasi masih terlihat pada komponen harga pangan bergejolak (volatile food), BI menilai inflasi inti tetap berada dalam kondisi terkendali.

Ia juga menjelaskan, kenaikan suku bunga dengan total 100 basis poin yang dilakukan sebelumnya telah membantu mengarahkan ekspektasi inflasi menuju sasaran yang ditetapkan BI. Penyesuaian suku bunga tersebut turut mendorong penyesuaian imbal hasil pada sejumlah aset keuangan domestik.

Meski demikian, BI tidak hanya mengandalkan suku bunga untuk merespons perkembangan pasar. Bank sentral akan mempertimbangkan berbagai instrumen kebijakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman menjelaskan, respons kebijakan bank sentral mempertimbangkan penyimpangan inflasi dari sasaran serta kesenjangan antara output aktual dan potensial (output gap). Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah BI perlu menyesuaikan suku bunga, memberikan insentif, atau memanfaatkan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"Kemudian juga deviasi dari output gap, itu yang selalu kami melihat dan semuanya, apakah MSCI atau permasalahan-permasalahan atau event-event lainnya selalu kita bermuara ke sana dan selalu ditekankan bagaimana perkembangannya, sehingga pilihan kebijakannya bisa kita ambil apakah harus menggunakan policy rate, ataupun apakah masih bisa untuk kita melakukan incentive, atau seperti menggunakan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar," jelas Aida.

Di sisi lain, BI juga berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan rupiah, sedangkan kebijakan makroprudensial serta sistem pembayaran turut dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 

Penurunan GWM tambah likuiditas perbankan

Selain mengoptimalkan insentif bagi investor, BI juga menyiapkan dukungan melalui kebijakan makroprudensial, termasuk penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM).

Destry menyampaikan, penurunan GWM hingga dua persen diperkirakan dapat memberikan tambahan likuiditas sekitar Rp190 triliun. Tambahan likuiditas tersebut diharapkan mendukung aktivitas pembiayaan dan perekonomian domestik.

BI akan terus mengevaluasi perkembangan pasar keuangan dan perekonomian sebelum menentukan langkah kebijakan berikutnya. Dengan pendekatan tersebut, bank sentral berupaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan daya tarik aset domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Destry menegaskan, arah kebijakan BI ke depan akan tetap bergantung pada perkembangan data ekonomi. Stabilitas nilai tukar dan inflasi menjadi prioritas kebijakan moneter, sementara instrumen makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. (Selsha Septifanie Gunawan)