PT KAI dan Kementerian PKP Turun Tangan Benahi Kampung Bahari

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun tangan membenahi Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembenahan dilakukan pascapenggerebekan terkait kasus peredaran narkoba pada Minggu, 1 November 2026.

“Kami akan mengerahkan alat berat dan truk pengangkut sampah untuk membantu membersihkan kawasan secara bertahap mulai Rabu (4 November 2026),” kata Executive Vice President (EVP) PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Januri dikutip dari Antara, Selasa, 3 November 2026.

Januri mengungkapkan, penataan itu juga berkaitan dengan keberadaan bangunan di sekitar aset PT KAI yang harus memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api. Menurut Januri, proses penanganan kawasan tersebut membutuhkan pendataan yang menyeluruh karena belum seluruh warga dan bangunan teridentifikasi.
 

PT KAI juga membuka pembahasan mengenai alternatif tempat tinggal, termasuk kemungkinan pemanfaatan hunian yang tersedia di kawasan Senen. Namun, langkah tersebut perlu dikomunikasikan dengan warga dan dilakukan secara manusiawi, bukan melalui penggusuran paksa.

“Kalau hanya dipindahkan tanpa diberikan solusi, dikhawatirkan warga akan kembali lagi ke lokasi semula. Karena itu, perlu ada penanganan yang komprehensif dan memperhatikan kondisi masyarakat,” ujar Januri. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian (PKP) Sri Haryanti mengatakan pihaknya turut membahas upaya terkait pemberdayaan masyarakat. Saat ini, tercatat 46 penerima program bedah rumah di Kampung Bahari yang tersebar di beberapa RW.


Kepala KAI Daop 1 Jakarta Januri di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: Metro TV/Damar.

“Data tersebut akan diperiksa kembali bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Dinas Perumahan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima, sesuai ketersediaan lokasi dan ketentuan program,” tutur Sri.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menegaskan penataan Kampung Bahari membutuhkan kerja sama lintas sektor. Sehingga, persoalan keamanan, lingkungan, dan sosial dapat ditangani secara bersamaan.

“Pemerintah Kota Jakarta Utara mendukung penuh langkah penataan Kampung Bahari. Namun, penanganannya harus dilakukan secara humanis dan terkoordinasi. Kita ingin kawasan ini menjadi lebih aman, bersih, dan tertata, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat,” pungkas Hendra.