Permendikdasmen 7 Tahun 2025 Dinilai Bawa Perubahan Penting Bagi Jenjang Karier Guru

Jakarta: Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah membawa perubahan penting. Sebab, menghapus syarat wajib kepemilikan sertifikat guru genggerak yang sebelumnya diatur dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021. 

“Kini, penugasan cukup didasarkan pada kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, pengalaman manajerial, rekam jejak kinerja, serta mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK,” kata Hetifah kepada Media Indonesia, Selasa, 10 Juni 2025.

Politikus Partai Golkar itu mnilai terobosan tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan mendesak atas ribuan posisi kepala sekolah yang masih kosong di berbagai daerah. Dengan sistem yang lebih terbuka, pengisian posisi tersebut diharapkan bisa lebih cepat dan merata.
 

Baca juga:  Seleksi ASN untuk Guru Masih Banyak Menimbulkan Gejolak

“Bagi para guru penggerak, perubahan ini memang menghilangkan jalur prioritas mereka untuk menjadi kepala sekolah, namun bukan berarti peran mereka jadi tidak penting. Guru penggerak diharapkan lebih berperan sebagai agen perubahan dalam pembelajaran, yaitu tujuan awal diberlakukannya program guru penggerak dan bukan sekadar mengejar jabatan struktural,” ungkap dia.

Dia menjelaskan kompetensi para guru penggerak seperti kreativitas dan penguasaan teknologi dianggap tetap relevan untuk pengembangan sekolah. Kompetensi, inovasi, dan semangat perubahan yang mereka miliki tetap sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah. 

“Guru penggerak tetap bisa menjadi agen transformasi, bahkan jika mereka tidak menjabat secara struktural,” ujar dia.