KPK Minta Gubernur Jatim Khofifah Jelaskan Anggaran Dana Hibah

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa di Polda Jatim hari ini, 10 Juli 2025. Penyidik meminta dia menjelaskan sumber dana untuk proyek dana hibah di Jatim.

"Penyidik mendalami terkait dengan APBD yang digunakan untuk hibah tersebut," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Juli 2025.

Budi mengatakan, pemeriksaan Khofifah berjalan dengan lancar. KPK enggan memerinci jawaban Gubernur Jatim itu kepada penyidik.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan tidak ada perlakuan khusus untuk Khofifah, karena diperiksa di luar kota. Keputusan ini dilakukan untuk memudahkan penyidik mendalami kasus, karena sedang berada di Jatim.

"Jadi gini, pemeriksaan dilakukan di Jawa Timur atau di Surabaya. Itu karena bersamaan penyidik saat ini, bahkan sudah beberapa hari yang lalu sampai beberapa hari ke depan, mereka semua ada di Surabaya atau di Jawa Timur dan sekitarnya," ucap Setyo.
 

Baca juga: KPK Usut Korupsi Pengelolaan Mineral di Indonesia Timur

Pemeriksaan Khofifah di luar kota juga dilakukan untuk mengirit dana. Penyidik tidak perlu diongkosi bulak balik Jakarta-Jatim hanya untuk memeriksa satu orang.

"Mereka melakukan kegiatan di perkara yang lain gitu. Jadi dalam rangka efisiensi ya sekalian aja melakukan pemeriksaan di situ. Jadi enggak ada pertimbangan yang lain," terang Setyo.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.