Proyek Geospasial Harus Dilakukan dengan Hati-hati

Jakarta: Badan Informasi Geospasial (BIG) diingatkan berhati-hati dalam proses proyek data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia. Terutama dalam menentukan pemenang tender.

"BIG mesti hati-hati. Saya yakin percaya kepada BIG akan sangat hati-hati (penentuan pemenang tender),” kata anggota Komisi XII DPR Rohkmat Ardiyan, melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 November 2025.

Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan, BIG mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial.

“BIG ini penting untuk mengetahui batas-batas negara, provinsi, kabupaten. Bahkan BIG menata tata ruang di setiap daerah. Sehingga BIG punya peran menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan membuat tata ruang yang jelas sehingga aman untuk mendukung iklim investasi,” ungkap Rohkmat.

Baca juga: Kepentingan Nasional Diminta Diutamakan dalam Proyek Geospasial

Tak hanya itu, BIG juga berperan mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Menurut dia, kerahasiaan data tersebut sangat penting dijaga.

“Dan BIG juga untuk mengetahui data terluar kandungan yang ada di bumi Indonesia, ini sangat penting sekali,” kata Rokhmat.

Oleh karena itu, BIG mestinya memberlakukan secara ketat terhadap empat perusahaan Tiongkok yang ikut tender proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia. “Tentunya tidak terbuka begitu saja,” ujar Rokhmat.

Server Dalam Negeri

Anggota Fraksi Gerindra Kawendra Lukistian. Foto: Istimewa.

Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra di DPR, Kawendra Lukistian menyampaikan, pentingnya memastikan seluruh data dalam proyek tersebut berada dalam infrastruktur nasional. “Mohon dipertimbangkan sekali bahwa harus yang punya server di dalam negeri, kekuatannya harus kekuatan dalam negeri,” kata Kawendra.

Menurut dia, jaminan tersebut sangat dibutuhkan. Sebab, jika fasilitas strategis dikuasai pihak asing, konsekuensinya sangat serius. 

“Tentu itu kan bagian dari data-data kepemilikan negeri kita, bagian kekuatan kita. Dan data itu ada hal yang sangat sensitif,” ungkap Kawendra.

Menurut dia, proyek yang didanai dari soft loan Bank Dunia ini bukan hanya soal kompetisi teknologi. Namun, keberpihakan negara terhadap pelaku industri lokal. 

“Tentu terkait hal tersebut, kita harus memperhatikan juga keberpihakan terhadap pelaku industri lokal. Kalau memang ada pemain lokal yang jauh lebih baik, tentu mereka berbasis di dalam negeri, kenapa gak diberi kesempatan kepada hal tersebut, teman-teman yang main di lokal,” ujar Kawendra. 

Proyek geospasial menjadi perhatian publik karena terkait kedaulatan data Indonesia. Sebab, perusahaan asal Tiongkok berpotensi memenangkan tender yang dibiayai dari soft loan Bank Dunia dengan anggaran USD238 juta atau Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500.