Podium Media Indonesia: Autentik Langka Purbaya Punya Cara

BARU 42 hari menjabat menteri keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah membetot perhatian publik. Ia digandrungi masyarakat, utamanya anak-anak muda, karena Purbaya tidak punya kemampuan berpura-pura lazimnya pejabat negeri ini.

Lazimnya para pejabat tidak satu kata dan perbuatannya. Di panggung depan menata kata memantaskan senyum sementara di panggung belakang membual dengan penuh kebanggaan.

Purbaya sosok autentik. Tampil apa adanya tanpa pakai topeng, jujur terhadap dirinya sendiri, dan tidak berpura-pura demi citra atau popularitas. Kata Carlo Acutis, santo milenial, “Kita semua lahir orisinal, asli. Namun, banyak mati sebagai fotokopi.”

Sebulan ini Purbaya mampu mempertahankan orisinalitasnya. Tidak mengherankan ia paling dikenal di antara anggota Kabinet Merah Putih yang berusia setahun. Paling dikenal menurut hasil survei top of mind terhadap para menteri yang dilakukan Index Politica.

Pada mulanya pasar menolak Purbaya. Begitu dilantik menggantikan Sri Mulayani pada 8 September 2025, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta terjun bebas. Pasar lebih percaya Sri Mulyani yang dikenal sebagai tokoh yang kredibel di mata investor dan dunia usaha.

Tidak butuh waktu lama bagi Purbaya membalikkan keadaan. Pada 9 Oktober 2025, Purbaya mengatakan sudah ada hasil dari kinerjanya. Saat awal ia menjabat, IHSG masih di level 7.766,8 dan saat ini di kisaran 8.100. Ia mengeklaim optimisme masyarakat terhadap pemerintah juga pulih, demonstrasi menurun.

Purbaya bukan sekadar menteri keuangan merangkap bendahara umum negara. Ia sejatinya sebagai pengungkit yang menggerakkan APBN kembali ke khitah. Konstitusi memerintahkan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran pejabat.

Sudah terlalu lama keberadaan APBN tidak berkorelasi langsung dengan dapur rakyat yang mengepul. Ungkapan ‘dapur rakyat yang mengepul’ melambangkan rumah tangga yang cukup pangan, cukup pendapatan, dan hidup layak. APBN ialah instrumen utama negara untuk mewujudkan kondisi itu. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, APBN dipakai sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, tanpa berkorelasi langsung dengan dapur rakyat yang mengepul itu. Purbaya menghadirkan harapan agar dapur rakyat mengepul.

Ia dengan tegas menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. “Kalau pakai APBN, agak lucu karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tukas Purbaya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar, atau setara Rp116,54 triliun. Dari jumlah total investasi, sekitar 75% (Rp81,3 triliun) merupakan utang pokok yang berasal dari pinjaman luar negeri. Sisanya, Rp27,9 triliun, berasal dari setoran modal pemegang saham gabungan, yakni konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar 60% dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40%.

Tidak hanya sampai di situ. Purbaya juga ogah menggelontorkan APBN untuk membiayai family office yang sudah lama digagas Luhut Binsar Pandjaitan.

Penolakan atas pembiayaan family office melalui APBN ditafsir publik sebagai kemandirian sikap Purbaya. Ia secara objektif mampu mengambil jarak terhadap mantan atasannya.

Purbaya cukup lama menjadi anak buah Luhut. Ia ditunjuk menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategi Kantor Staf Presiden (Maret 2015). Saat itu, Luhut menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Ketika Luhut meninggalkan pos Kepala Staf Kepresidenan dan menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, Purbaya pun diangkat menjadi staf khusus.

Tatkala Luhut menjadi menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (2016), Purbaya lagi-lagi mengikuti Luhut. Dia menjadi staf khusus bidang ekonomi di kementerian tersebut pada bulan yang sama.

Terus terang, Purbaya digandrungi anak-anak muda karena kata-katanya. Ia bicara apa adanya. Yudi Latif mengingatkan berhati-hatilah dengan kata yang terlalu cepat diucapkan. Setiap janji yang meleset dari kenyataan akan kembali sebagai bumerang yang menggerus kredibilitas dan memicu kekecewaan. Janji harus diukur bukan oleh gema suaranya, melainkan oleh daya realisasinya.

Janji-janji Purbaya masuk kategori janji politik yang tidak memiliki implikasi hukum yang mengikat. Kalau janji terlalu banyak diumbar tanpa realisasi, ia ibarat uang yang dicetak berlebihan, inflasi kepercayaan publik pun tak terhindarkan.

Kini publik menanti realisasi program lapor Pak Purbaya yang diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Program itu mencuat di tengah temaram laju proyek lapor Mas Wapres yang diluncurkan pada 11 November 2024.

Purbaya mengaku mendapat dukungan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk terus memilih gaya komunikasi ceplas-ceplos. Keduanya bertemu di Kantor Wapres, Jakarta, pada Jumat (17/10).

Kiranya sekali-kali perlu berhemat janji agar tidak dikunyah janji sendiri. Bukankah di padang gurun, yang selamat bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang tahu kapan harus diam?